KPA soal Menteri ATR Hadi Tjahjanto: Konflik Kepentingan Agraria Baru

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai dilantiknya Mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menimbulkan konflik kepentingan baru dalam urusan agraria.

Pasalnya, berdasarkan catatan KPA, TNI merupakan pihak yang seringkali berhadapan dengan masyarakat di wilayah konflik, baik konflik secara langsung maupun sebagai pelaku kekerasan dalam penanganan konflik agraria.

Dari 532 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan KPA kepada pemerintah, 14 di antaranya merupakan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan klaim TNI.

"Pelantikan Hadi Tjahjanto yang notabene dari kalangan militer berpotensi melahirkan konflik kepentingan dalam penyelesaian konflik agraria," kata Sekretaris Jendral KPA Dewi Kartika dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6).

Dewi pun mebeberkan beberapa kasus konflik agraria yang melibatkan TNI secara langsung, seperti di Urut Sewu, Kebumen, Marafenfen, Maluku, konflik TNI dengan masyarakat Bara-baraya, Makassar.

Selain itu, kata dia selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, TNI merupakan aktor yang paling sering melakukan tindak kekerasan di wilayah konflik, bersama aparat kepolisian, Satpol PP dan pihak keamanan perusahaan.

"Selama periode tersebut, TNI tercatat sebanyak 69 kali melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan dalam upaya penanganan konflik," ujarnya.

Ia menilai, pada konteks penyelesaian konflik dan redistribusi tanah, penetapan subjek (penerima manfaat) justru berpotensi akan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan TNI.

Seperti kasus yang terjadi di Banten, lanjutnya, Menteri ATR/BPN justru memberikan redistribusi tanah eks HGU kepada Kopassus.

"Padahal subjek utama reforma agraria adalah petani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik dua orang menteri dan tiga orang wakil menteri pada Rabu (15/6). Dua di antaranya adalah Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.

Usai dilantik, Hadi berjanji membereskan persoalan sengketa tanah di masyarakat. Hadi mengungkap ada sejumlah permasalahan mengenai kepemilikan tanah. Dia menyebut sengketa terjadi antara masyarakat dengan instansi pemerintah.

"Sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau dengan satuan lain dengan milik rakyat," kata Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6).