Jelang Pemilu, 215 Kepala Daerah PDIP Komitmen Tak Korupsi

CNN Indonesia
Jumat, 17 Jun 2022 01:15 WIB
Sebanyak 215 kepala dan wakil kepala daerah menandatangani surat komitmen tidak akan melakukan korupsi dan menyalahgunakan jabatan. Sebanyak 215 kepala daerah PDIP menandatangani surat komitmen tidak akan korupsi dan menyalahgunakan jabatan (CNN Indonesia/Thohirin)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sebanyak 215 kepala dan wakil kepala daerah kader PDIP meneken surat pernyataan untuk tidak melakukan korupsi selama menjabat.

Surat pernyataan itu ditandatangani para kepala daerah PDIP saat mengikuti rapat koordinasi di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6). Salah satu bunyi surat pernyataan itu berisi komitmen agar mereka tak terlibat dan mencegah korupsi.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 215, yang menandatangani suatu komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, untuk tidak melakukan korupsi," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya.

Mereka yang berkomitmen itu antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, hingga Wali Kota Medan Bobby Nasution. Hasto menyebut surat komitmen dibuat sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Dia menilai komitmen antikorupsi dan menolak penyalahgunaan kepala dan wakil kepala daerah sebenarnya sudah disampaikan sebelum mereka duduk menjabat. Menurut dia, jabatan bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

"Menjadi pemimpin Ibu Mega mengingatkan bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan masalah-masalah rakyat," katanya.

Total ada 12 butir pernyataan dalam surat tersebut. Selain komitmen untuk tak melakukan korupsi, surat pernyataan juga berisi untuk menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas.

Selain itu, mereka para kepala daerah juga harus menjadi teladan bagi bawahan, hingga melaporkan informasi pelanggaran integritas kepada pihak yang berwenang. Jika dilanggar, segala konsekuensi hukum menjadi tanggungjawab pribadi.

"Tidak akan menerima pembelaan atau bantuan hukum apapun dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana," demikian bunyi poin terakhir surat pernyataan.

(thr/bmw/bmw)

[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER