Ganjar Terpilih di Rakernas, Nasdem Buka Wacana Koalisi dengan PDIP

Partai NasDem membuka wacana koalisi dengan PDIP menghadapi Pilpres 2024 terkait dengan rekomendasi partai tersebut kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan koalisi dengan PDIP bukan tidak mungkin dilakukan. Apalagi NasDem dan PDIP pernah berkoalisi saat mendukung Presiden Jokowi di dua pilpres.

"Karena saya pikir masyarakat tahu, lihat, dua periode Pak Jokowi NasDem dan PDIP ini kan pengusung utama. Ketika Pak Jokowi kita usung sebagai capres, NasDem tidak perlu pak Jokowi masuk ke Nasdem kan. Jadi, akan diskusi, pasti kita akan melakukan diskusi-diskusi itu," kata Ali kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/6).

Akan tetapi, Ali menegaskan NasDem tidak akan mendesak PDIP agar mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024.

"Kita tidak bisa mempengaruhi itu. Melobi itu. Itu kan urusan dapur orang," katanya.

Ali mengatakan NasDem juga akan menjalin komunikasi dengan partai lain. Modal yang dibawa NasDem adalah tiga nama calon presiden hasil Rakernas antara lain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa.

Tiga nama tersebut merupakan usulan para kader Nasdem di daerah selama tiga hari Rakernas di JCC Senayan, Jakarta mulai 15-17 Juni lalu. Selanjutnya, NasDem juga akan berkomunikasi dengan tiga nama capres tersebut.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum menjalin komunikasi dengan NasDem terkait pencalonan Ganjar Pranowo.

Arsul menyebut KIB akan melihat sosok-sosok di internal KIB lebih dahulu dalam memilih sosok yang bakal diusung di Pilpres 2024. Diketahui Koalisi Indonesia Bersatu terdiri dari PPP, Golkar dan PAN.

Akan tetapi, bukan berarti KIB menutup pintu untuk mengusung kader dari partai lain sebagai capres.

"KIB sedang istikharah sekarang untuk mengidentifikasi siapa, terutama dari internal KIB dulu ya, yang pantas untuk capres dan cawapres. Kami memang tidak mau terburu-buru bicara orang," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (20/6).

Ia menerangkan bahwa fokus KIB sekarang adalah menyamakan platform hingga masalah keberlanjutan program pembangunan pemerintah ke depan.

Menurutnya, KIB tidak ingin program pemerintah yang berjalan saat ini terputus agar anggaran yang sudah dikucurkan tidak sia-sia.

"Kami juga tidak ingin kemudian katakanlah ada keterputusan, karena kalau ada keterputusan maka semua alokasi anggaran yang pernah diberikan menjadi kemungkinan akan tersia-siakan. Nah, itu yang saya kira kami di KIB tidak ingin ada seperti itu," ujar Wakil Ketua MPR itu.