Rapimnas PKS Tak Umumkan Usulan Nama Capres, Serahkan ke Majelis Syuro

Forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP PKS tak mengumumkan nama-nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mereka usung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan usulan nama capres dan cawapres dari jajaran pengurus wilayah diserahkan ke Majelis Syuro.

"Merespons berbagai aspirasi dan usulan DPW PKS se-Indonesia terkait bakal calon presiden dan calon wakil presiden, DPP PKS mengusulkan nama-nama bakal capres dan cawapres kepada Majelis Syuro PKS. Karena ranahnya memang ranah Majelis Syuro," kata Syaikhu saat membacakan hasil Rapimnas di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (21/6).

Sebagai informasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS Pasal 16 ayat (i) menjelaskan Majelis Syuro PKS berwenang menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan Pilpres.

Syaikhu mengatakan usulan nama-nama capres dari pengurus wilayah itu berasal dari kalangan internal maupun eksternal PKS.

Ia pun membeberkan enam kriteria capres-cawapres yang akan diusung PKS di Pilpres.

Kriteria tersebut yaitu memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, berjiwa nasionalis dan religius, dan harus mendapatkan dukungan rakyat yang tinggi.

Kemudian, memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, berkomitmen untuk menyatukan seluruh komponen anak bangsa, dan berkomitmen melayani rakyat.

"Itu jadi kriteria calon pemimpin ke depan yang PKS inginkan," kata Syaikhu.

Selain itu, Syaikhu menyebutkan rekomendasi Rapimnas adalah PKS terus membangun komunikasi secara intensif dengan partai politik lainnya. Hal ini sebagai upaya membentuk poros baru atau poros alternatif untuk menyepakati capres cawapres.

"Guna meningkatkan kualitas demokrasi dan menghindari polarisasi bangsa," ujar dia.

Rapimnas juga mencermati perkembangan ekonomi global yang semakin memburuk akibat ancaman inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah yang berpotensi memperburuk ekonomi Indonesia.

PKS pun menugaskan Fraksi PKS DPR RI untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Serta mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan penurunan harga BBM, listrik, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya yang terjangkau oleh rakyat," ucap Syaikhu.