Kejari Pamekasan Tetapkan Tersangka Korupsi Dana DBHCHT 2021

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Jawa Timur, menetapkan salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan, berinisial RA, sebagai tersangka. Dia diduga terlibat kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021.

Kasi Intel Kejari Pamekasan Ardian Junaedi mengatakan sejak Senin (21/6) RA ditahan di Lapas Kelas II A Pamekasan sebagaimana surat perintah penyidikan nomor: 129/M.5.18/Fd.1/05/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Lihat Juga : Kronologi Dugaan Penyelewengan Dana BOP Pesantren Bikin Menag 'Gerah'

Surat penetapan tersangka RA bernomor: 129/M.5.18/Fd.1/05/2022. Sementara surat penahanan tersangka bernomor: B-740/M.5.18/Fd.1/06/2022 Tanggal 10 Juni 2022, Surat Perintah Penahanan tersangka nomor: 154/M.5.18/Fd.1/06/2022 Tanggal 20 Juni 2022.

"RA merupakan pejabat negara yang bertugas di instansi Dinas Kominfo setempat," kata Ardian, Senin (21/6).

Menurut Ardian, dalam kegiatan program DBHCHT, RA berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan barang dan jasa. RA tidak sendirian. Ia melibatkan sejumlah pihak dengan cara meminjam bendera perusahaan.

"Setelah itu, RA memberikan imbalan kepada pemilik perusahaan. Di sini diketahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum," katanya.

Lihat Juga : UAS Disambut Meriah Jemaah di Madura Usai Ditendang Singapura

Akibatnya, kata dia, RA dijerat melanggar Pasal 12 Huruf I UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat dan paling lama 20 tahun.