Azyumardi Ungkap Alasan Presiden Lama Bisa Jadi 'Bebek Lumpuh' 7 Bulan

Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menganggap presiden lama akan menjadi bebek lumpuh lantaran rentang waktu dari pengumuman hasil Pilpres 2024 hingga pelantikan tergolong lama yakni 7 bulan. Selama 7 bulan itu, presiden lama tidak bisa membuat kebijakan yang efektif.

Berdasarkan jadwal yang dibuat KPU, hasil real count Pilpres diumumkan pada 20 Maret 2024, sementara pelantikan presiden baru dilakukan pada 20 Oktober 2024. Pada 20 Maret sudah bisa diketahui siapa presiden terpilih. Artinya ada jarak 7 bulan di mana Indonesia punya presiden yang sedang menjabat dan presiden terpilih di Pilpres 2024.

Presiden yang tengah menjabat menurut Azyumardi tak bisa mengeluarkan kebijakan strategis.

"Presiden yang sedang menjabat tak bisa lagi mengeluarkan kebijakan yang efektif dan strategis, karena sudah ada presiden dan wakil presiden baru, meskipun belum dilantik," kata Azyumardi seperti dikutip dari Antara, Sabtu (25/6).

Belum lagi jika ada gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan menguatkan hasil Pilpres 2024. Hal itu semakin memperkuat legitimasi presiden hasil pilpres sekaligus membuat presiden lama kian menjadi bebek lumpuh.

Azyumardi menyadari hal itu susah diubah. Menurutnya, anggota parlemen baru hasil Pemilu 2024 nanti harus memikirkan hal tersebut.

"Semoga para anggota Parlemen hasil Pileg 2024 nantinya akan memperbaiki hal ini, agar praktik demokrasi kita semakin membaik," ucap Azyumardi.

Foto: Basith Subastian/CNNIndonesia Infografis Jadwal & Tahapan Pemilu 2024

Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas juga mengamini hal itu. Menurutnya, setelah pilpres, baik putaran satu atau dua, pengaruh atau posisi tawar presiden yang sedang menjabat kemungkinan besar akan menurun di mata partai politik.

"Pada saat itulah sekutu politik akan pergi ke pemenang atau presiden terpilih. DPR juga mulai tidak responsif terhadap keinginan presiden petahana," kata Sirojudin.

Pengaruh lainnya, lanjut Sirojudin, adalah penurunan pengaruh presiden yang menjabat di organisasi pemerintahan, terutama di kementerian yang dipimpin dari kalangan berlatar-belakang parpol. Menurut dia, kerja birokrasi pun bisa jadi menurun.

"Birokrasi kita cenderung mendekat kepada kabinet bayangan atau tim pemenang," ujarnya.