Massa Demo di DPR Tolak Provinsi Baru Papua Bubarkan Diri

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mimika (IPMAMI) Papua membubarkan diri usai diterima oleh Setjen DPR, Rabu (29/6). Massa aksi itu menolak pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Pantauan CNNIndonesia.com, Kasubag Media Cetak Setjen DPR Sugeng Irianto menyambut 14 tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.

Sugeng mendampingi perwakilan massa saat membacakan tuntutan dan menandatangani lembar pernyataan. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa Papua terkait DOB.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Terry Kum menyebut salah satu tuntutan lain yang dibawa adalah menolak Otonomi Khusus Jilid II.

Ia menganggap wacana Otsus Jilid II merupakan keputusan sepihak pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama elite politik praktis di Papua, salah satunya Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

"Kami menegaskan bahwa Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan timnya stop mengatasnamakan tujuh kabupaten, lembaga adat, gereja, dan masyarakat Mimika atas kepentingan pemekaran Provinsi Papua Tengah untuk segelintir elite-elite lokal," ujar Terry saat berorasi.

Selain itu, IPMAMI juga menuntut agar tidak ada lagi organisasi ilegal yang mengaku sebagai masyarakat Mimika dan seolah mendukung pemekaran Papua. Mereka juga menuntut penutupan Freeport dan perusahaan kelapa sawit di Mimika.

"Kami menolak dengan keras pemekaran daerah otonomi baru di wilayah adat Meepago," tegas Terry.

Tak selang lama, setelah mendengar aspirasi itu, massa aksi membubarkan diri. Tampak pukul 14.30 massa mulai membersihkan sampah di lokasi aksi dan meninggalkan halaman Gedung DPR menggunakan bus.

Sebelumnya, sekitar 150 mahasiswa Papua dan Papua Barat menggelar demonstrasi untuk menolak pemekaran Papua di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Aksi itu dijaga puluhan aparat kepolisian di lokasi demonstrasi. Gerbang utama Gedung DPR juga tampak dipasang kawat berduri.

Massa pun terlihat membawa atribut aksi, salah satunya spanduk bertuliskan, "Menolak Tegas Deklarasi DOB Papua Oleh Bupati Mimika".

Bupati Mimika Eltinus Omaleng sempat mendeklarasikan dukungan rencana daerah otonom baru (DOB) Papua dan otonomi khusus (Otsus) Jilid II. Hal ini dibantah oleh sejumlah aktivis Papua, dan menganggap Eltinus tidak mewakili warga Papua.