Sidang Perdana Kasus Etik Lili Pintauli soal MotoGP Digelar Tertutup

Sidang perdana kasus dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar digelar secara tertutup oleh Dewan Pengawas (Dewas), pada Selasa (5/7). Hal ini sesuai Peraturan Dewas KPK.

"Sidang etik dilakukan secara tertutup, kecuali sidang pembacaan putusan dilakukan secara terbuka," ujar Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris ketika dikonfirmasi, Senin (4/7).

Sidang etik ini dilaksanakan buntut dugaan pelanggaran etik Lili terkait penerimaan fasilitas akomodasi hotel dan tiket menonton MotoGP Mandalika 2022 di Mandalika beberapa waktu lalu.

Syamsuddin menjelaskan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Dewas KPK (Perdewas) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Ia mengatakan, dalam Pasal 8 Ayat 1 telah disebutkan bahwa "Majelis menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik secara tertutup, kecuali pembacaan putusan yang dilakukan secara terbuka".

Keputusan Dewas menggelar sidang etik ini menindaklanjuti pengumpulan bahan, data, dan informasi melalui proses klarifikasi terhadap sejumlah pihak beberapa waktu lalu. Salah satu pihak yang diklarifikasi adalah Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada Rabu, (27/4) lalu.

Selain itu, Dewas juga telah mendalami banyak hal melalui klarifikasi terhadap Lili dan ajudannya yang bernama Oktavia Dita Sari. Dewas tidak menyampaikan detail hasil klarifikasi terhadap kedua orang tersebut.

Sumber CNNIndonesia.com menuturkan Dewas telah meminta dokumen mengenai laporan dugaan pelanggaran kode etik dimaksud.

Di antaranya bukti pemesanan dan pembayaran tiket MotoGP tanggal 18-20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A. Kemudian, pemesanan penginapan di Amber Lombok Beach Resort tanggal 16-22 Maret 2022.

Ini bukan kali pertama Lili dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Pada Senin, 30 Agustus 2021, Lili dikenakan sanksi berat berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan.

Ia dinilai terbukti melanggar kode etik terkait dengan penyalahgunaan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara yakni Walikota Tanjungbalai M. Syahrial.

Sementara itu, Lili dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar pengunduran diri Lili beredar di internal KPK sejak Kamis (30/6) kemarin. Menurut informasi yang beredar, surat pengunduran Lili telah dikirimkan ke pimpinan KPK pada Rabu (29/6).