ACT Sempat Dipolisikan soal Dugaan Penipuan Akta pada 2021

Aksi Cepat Tanggap (ACT) sempat dipolisikan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan penipuan akta pada 2021.

"Iya (sempat dilaporkan), sedang dalam penyelidikan untuk memfaktakan unsur pidana," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi saat dihubungi, Selasa (5/7).

Dalam kasus ini, polisi belum menemukan dugaan pelanggaran pidana dalam laporan tersebut. Kasus, kata dia, masih dalam status penyelidikan.

Menurutnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Termasuk petinggi ACT Ibnu Khadjar dan Ahyudin yang merupakan terlapor dalam perkara itu.

"Dugaan penipuan atau keterangan palsu dalam akta autentik (378 atau 266 KUHP)," jelasnya.

Lihat Juga : Di Balik Klaim ACT yang Bisa Ambil Uang 13,5 Persen dari Donasi Umat

Andi belum menjelaskan secara rinci mengenai kronologi dan duduk perkara laporan tersebut.

Sebagai informasi, ACT menjadi perbincangan usai dilaporkan dalam investigasi Majalah Tempo. sejumlah petinggi ACT diduga menyelewengkan dana donasi. Uang donasi yang disalurkan ACT tidak sesuai dengan jumlah yang digalang. Uang itu mengalir ke segala arus, termasuk ke dompet para petinggi.

Terkait hal ini, ACT mengakui pihaknya mengambil lebih dari 12,5 persen donasi sebagai dana operasional lembaga. Padahal, berdasarkan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011, amil zakat hanya boleh menerima 1/8 atau sekitar 12,5 persen dari hasil yang diterima.

Presiden ACT Ibnu Khajar mengatakan aturan syariat Islam itu juga menjadi acuan lembaganya untuk menggunakan uang donasi sebagai sumber pendanaan operasional. Akan tetapi, karena ACT bukan lembaga zakat, dana operasional yang diambil pun bisa mencapai 13,5 persen atau lebih.

Lihat Juga : Kemensos Bisa Cabut Izin ACT Jika Terbukti Lakukan Penyimpangan