Tipis Peluang Yusril Cs Ubah Pendirian 'The Guardian of Oligarchy'

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai masih ada harapan MK mengabulkan gugatan warga soal presidential threshold. Namun peluang itu menurutnya sangat tipis.

"Peluangnya tetap ada, hanya sangat tipis, sangat kecil. Dan ini yang harus kita usahakan bersama-sama agar MK bisa mengabulkan gugatan ini," kata Kunto kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/7) malam.

Senada dengan Ray, Kunto berharap ketetapan presidential threshold dihapus dalam kontestasi politik nantinya. Ia menilai, ambang batas presiden membatasi dan tidak mengakomodir pilihan warga terhadap kriteria pemimpin pilihannya masing-masing.

Lihat Juga : Yusril: MK Telah Berubah Jadi The Guardian of Oligarchy

Ia menyoroti bagaimana hasil Pemilu 2019 lalu mencatatkan hanya satu parpol yang memiliki kewenangan bisa mengajukan calon presiden dan wakil calon presiden secara mandiri.

"Itu kan bermasalah dalam logika demokrasi," kata dia.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI ini juga menilai presidential threshold membuat partai besar semakin superior sementara parpol kecil menjadi seolah tidak memiliki bargaining power dan bersedia tau terpaksa masuk dalam koalisi.

Dengan demikian, Kunto menilai peluang munculnya pertarungan tidak seimbang dalam setiap proses pengajuan nama-nama calon presiden dan wakil calon presiden.

"Kita juga ditakut-takuti dengan nanti Pemilu tidak hanya sekali karena semakin banyak calon sangat mungkin tidak bisa mencapai 50 persen plus satu. Ketakutan ini dibuat di awal, sehingga kita harus menyerahkan hak paling asasi untuk memilih pemimpin dengan alasan pragmatis," ujarnya.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan Yusril Ihza Mahendra soal Presidential Threshold

Kunto menilai sudah saatnya presidential threshold ditiadakan agar warga dapat memiliki hak keterwakilan dalam kontestasi politik. Penghapusan kebijakan itu menurutnya bisa membuka peluang munculnya pemimpin bangsa yang tidak harus terbelenggu sistem kepartaian Indonesia yang rigid dan tidak sehat.

Kunto mengingatkan, berdasarkan hasil survei, mayoritas publik memberikan nilai rendah dalam aspek kepercayaan terhadap wakil rakyat maupun parpol di Indonesia. Ia juga khawatir presidential threshold menjadi ladang permainan oligarki yang berselingkuh dengan parpol besar.

"Oligarki bisa mengambil kesempatan dari sistem yang dibentuk, dan bahwa ada opportunity bisnis, ini yang harus diminimalisir menurut saya, apabila kita ingin menjaga demokrasi kita lebih bagus," ujar Kunto.