Dewas KPK Ingatkan BUMN Tak Coba-coba Suap untuk Setop Kasus

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak mencoba menyuap pihaknya ataupun pimpinan KPK.

Hal itu disampaikan Tumpak dalam konferensi pers setelah menyidangkan kasus dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/7).

Lihat Juga : Novel Baswedan Sentil Persoalan Lili Pintauli: Firli Bahuri Berbohong

"Mungkin kepada BUMN juga kami perlu sampaikan, mungkin kalau diberikan pada teman-teman di departemen lain dan sebagainya, mungkin tak ada masalah. Tapi, kalau di KPK itu dilarang karena ada etik yang melarangnya. Jadi, ini harapan kami dari Dewan Pengawas," ujar Tumpak.

Lili diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas akomodasi hotel dan tiket menonton MotoGP Mandalika dari PT Pertamina (Persero).

Namun, dugaan tersebut tak diusut Dewas KPK lantaran Lili telah mengundurkan diri sebagai wakil ketua KPK.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Dewas KPK mempunyai tugas satu di antaranya untuk menyidangkan pelanggaran kode etik insan KPK.

"Saya rasa semua pegawai tahu, semua pimpinan tahu, tentang masalah ini [terkait suap]. Tapi, alangkah lebih baik bila kita juga tak memberi, ditraktir, atau memberi apa saja lah, itu enggak usah. Itu saja harapan saya," kata Tumpak.

Lihat Juga : Lili Pintauli Mundur dari KPK, Surat Diajukan ke Jokowi Sejak 30 Juni

Dikutip dari Koran Tempo, Lili dikabarkan berupaya menyuap Dewas KPK agar terlepas dari dugaan pelanggaran etik penerimaan fasilitas akomodasi hotel dan tiket menonton MotoGP Mandalika 2022.

Lili disebut mencoba agar pihak Dewas KPK mau menerima skenario yang telah disiapkan oleh dirinya maupun koleganya.

Lili dengan bantuan Corporate Secretary PT Pertamina Brhamantya Satyamurti Poerwadi bersama sejawatnya disebut telah mengumpulkan dana sebesar US$200 ribu atau sekitar Rp3 miliar.