KSP soal Izin Ponpes Shiddiqiyyah: Jokowi Tak Mau Korbankan Santri

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Akhmad mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pembatalan pencabutan izin Pondok Pesantren (Ponpes) Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur.

Rumadi mengatakan Jokowi tak ingin santri jadi korban dari penangkapan tersangka kasus pencabulan Moch. Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Bechi.

Lihat Juga : Pro Kontra Pengembalian Izin Operasional Ponpes Shiddiqiyyah Jombang

"Ya seperti yang disampaikan Pak Menko itu, supaya santri tidak menjadi korban, orang tua tenang, dan santri tetap masih bisa belajar," kata Rumadi melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/7).

Rumadi menyampaikan keputusan itu tidak mengganggu proses hukum kasus pencabulan. Menurutnya, kepolisian bisa memproses MSAT tanpa harus mengganggu proses belajar mengajar.

"Yang melakukan pelanggaran hukum juga harus ditindak, tapi tidak mengorbankan santri dan lembaga pesantrennya," ujarnya.

Lihat Juga : ANALISIS Mengurai Kejanggalan Penembakan Brigadir J di Rumah Irjen Ferdy Sambo

Sebelumnya, pemerintah mencabut izin Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah Jombang. Hal itu dilakukan setelah sejumlah tokoh pesantren itu menghalang-halangi penjemputan Bechi.

Bechi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan. Ia diduga mencabuli sejumlah santri pondok pesantren itu.

Pencabutan izin itu hanya berlaku empat hari. Muhadjir Effendy yang berstatus Menteri Agama Ad Interim membatalkan pencabutan izin tersebut pada Senin (11/7).