MA Kabulkan PK Anies di Kasus Sengketa Tanah Ciganjur

CNN Indonesia

Rabu, 13 Jul 2022 13:27 WIB

Dengan putusan Mahkamah Agung ini, Pemprov DKI Jakarta lolos dari gugatan ganti rugi sebesar Rp12 miliar. — Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dilayangkan Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Adhi WIcaksono)

Jakarta, CNN Indonesia --

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus sengketa tanah di Ciganjur, Jakarta Selatan.

Dengan putusan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lolos dari gugatan ganti rugi sebesar Rp12.461.600.000.

Lihat Juga :

Pemprov Usut Dugaan Pelanggaran Tata Ruang Longsor Ciganjur

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali," demikian bunyi putusan majelis hakim sebagaimana dikutip Rabu (13/7).

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Nurul Elmiyah dan dua hakim anggota Maria Anna Samiyati dan Pri Pambudi Teguh pada 18 April 2022.

Perkara ini bermula pada 1990, ketika Pemprov DKI mengklaim sebidang tanah di Jalan Kemenyan I, RT 011/RW 005, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Namun, tiga orang warga atas nama M. Hamdani, Nurmanih, dan Nani Asmani tidak terima atas klaim tersebut dan merasa memiliki tanah itu. Mereka lantas menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2019.

Lihat Juga :

PTUN Tolak Gugatan Pembangunan Masjid At-Tabayyun di Meruya

Dalam gugatannya ke PN Jakarta Selatan, mereka menggugat Pemprov DKI membayar ganti rugi Rp12,46 miliar atas tanah tersebut.

Saat itu, PN Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima gugatan tersebut dengan alasan para penggugat tidak bisa membuktikan dirinya sebagai ahli waris tanah yang disengketakan. Putusan PN Jakarta Selatan itu juga dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

Kemudian, ketiga warga tersebut tidak terima dan mengajukan kasasi ke MA. Pada Desember 2020, majelis hakim agung kasasi MA mengabulkan gugatan ketiga warga.

Dalam putusannya, majelis kasasi memerintahkan Pemprov DKI Jakarta membayar kerugian sebesar Rp1.203.600.000 kepada tiga warga tersebut.

Tidak terima dengan putusan kasasi, Pemprov DKI Jakarta mengajukan permohonan PK yang akhirnya dikabulkan oleh MA. Putusan kali ini sekaligus membatalkan putusan kasasi MA sebelumnya.