Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengklaim tidak ada pembangunan fisik berupa hotel, resor, hingga restoran di Pulau Komodo, Manggarai Barat.
Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Zeth Sony Libing rencana pembangunan juga tidak ada.
"Sampai dengan hari ini, tidak satu pun pengusaha yang membangun hotel, resor, atau restoran di Pulau Komodo. Dan kami tidak akan membangun hotel dan resor di Pulau Komodo dan Pulau Padar," kata Sony saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sony pun mempersilakan jika ada pihak yang mau mengecek langsung situasi di Pulau Komodo dan Pulau Padar.
Dia juga membantah ada monopoli usaha oleh Pemprov NTT melalui Perusahaan Daerah (PD) Flobamor yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan ditunjuk sebagai pengelola jasa pariwisata di Labuan Bajo.
Dia menjelaskan tugas PD Flobamor yaitu melakukan pengawasan di Pulau Komodo dan Pulau Padar agar kawasan konservasi tetap terjaga.
"Dalam bisnis plan BUMD kami itu tidak ada pembangunan hotel dan resor, yang ada hanya pemberdayaan masyarakat, monitoring dan keamanan di tempat itu (Pulau Komodo) untuk mencegah terjadinya perburuan liar, bom ikan, kebakaran. Tugas kami hanya itu," ujarnya.
Sony pun berjanji BUMD yang akan mengelola jasa pariwisata akan membeli hasil kerajinan masyarakat, sehingga masyarakat tidak harus menawarkan dagangan kepada pengunjung secara langsung.
Menurut dia, manajemen di Pulau Komodo akan diperbaiki dengan melibatkan warga lokal. Ia mengatakan, saat ini manajemen jasa pariwisata di Labuan Bajo dikuasai oleh operator dari luar NTT.
"Karena tugas BUMD akan menata kembali, sehingga semua bisa terintegrasi secara baik dan tetap melibatkan operator-operator lokal dalam pengelolaan jasa pariwisata di Labuan Bajo," ucapnya.
Sementara itu, Sony menegaskan kenaikan tarif untuk pengunjung ke Pulau Komodo dan Pulau Padar bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat komodo yang berada di kawasan konservasi.
(eli/tsa)