Pakar: Papua Tak Sejahtera karena Pusat, Bukan Kurang Provinsi

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai penyebab masyarakat Papua tidak sejahtera karena kebijakan pemerintah pusat, bukan karena provinsi di wilayah tersebut sedikit.

Oleh sebab itu, Feri berpandangan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) bukan solusi untuk mengatasi masalah kesejahteraan.

Lihat Juga : TNI AL Janji Pecat dan Pidanakan Prajurit Aniaya Junior hingga Tewas

"Kalau dilihat penyebab tidak sejahteranya Papua adalah kebijakan pemerintah pusat, bukan kurangnya jumlah provinsi di Papua," kata Feri dalam diskusi daring, Selasa (19/7).

Feri menyebut naskah akademik dan kajian yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak mendalam. Ia berkata hasil kajian itu tidak mumpuni untuk dijadikan alasan pemekaran provinsi di sana.

"Juga tidak terlalu terbuka dan tidak terukur untuk memastikan bahwa upaya ini adalah bagainan yang benar dan tepat bagi masyarakat Papua," ujarnya.

Terlebih, kata Feri, masyarakat Papua yang diwakili oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) juga kurang dilibatkan dalam keputusan pemekaran. Menurutnya, hal itu janggal.

"Ada beberapa hak yang janggal, katanya istimewa tapi MRP tidak begitu dipertimbangkan untuk membahas untuk mendalami DOB ini. Bahkan cenderung berseberangan," katanya.

Lihat Juga : Polri: Penganiayaan Brigadir J Masih Dugaan dan Spekulasi

Menurut Feri, DOB adalah kedok pemerintah pusat untuk menguasai Papua. Selain itu, otonomi khusus yang diberikan kepada Bumi Cendrawasih tak lebih dari sekadar pembenaran untuk penguasaan wilayah Papua.

"Saya yakin isu DOB adalah bagian dari upaya pemerintah mengusai wilayah-wilayah tertentu demi kepentingan pusat adalah sesuatu yang nyata," tuturnya.

Pemerintah dan DPR sepakat melakukan pemekaran tiga provinsi baru di Papua meskipun ditolak mayoritas orang asli Papua.

Ketiga provinsi baru di Bumi Cendrawasih antara lain Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

Di sisi lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pemekaran provinsi di Papua semata-mata bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Papua. Menurutnya, pemekaran bisa membuat pelayanan publik lebih dekat menjangkau masyarakat.

"Kalau pelayanannya terlampau jauh, seperti satu provinsi itu kurang terlayani dengan baik," kata Ma'ruf.

Lihat Juga : KPK Panggil Andi Arief Jadi Saksi di Sidang Kasus Bupati PPU

Ma'ruf pun mengatakan masyarakat yang menolak pemekaran Papua juga tak mencerminkan suara mayoritas. Ia mengklaim masyarakat Papua mendukung daerah otonomi baru tersebut.