BRGM soal Food Estate di Lahan Gambut: Ongkos Mahal tapi Margin Kecil

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mengkritik proyek ketahanan lumbung pangan nasional atau "food estate" yang dilakukan pemerintah.

Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pubdyatmoko menilai biaya produksi untuk program food estate di lahan gambut terbilang mahal, tetapi keuntungannya sedikit.

"Ya, sebenarnya marginnya kecil," kata Satyawan di Kantor BRGM, Jakarta Pusat, Selasa (19/7).

Hal itu ia ketahui dari kegiatan proyek percobaan (pilot project) yang dilakukan BRGM di Desa Talio Hulu, Kalimantan Tengah. Ia menyebutkan hasil food estate di lahan gambut lebih sedikit dibanding di lahan mineral.

Padahal, dalam percobaan itu BRGM sudah melibatkan sejumlah ilmuwan. Selain itu, BRGM juga telah melakukan pembinaan terhadap warga setempat.

"Tapi seperti saya katakan, biayanya besar, produktivitasnya hanya 4 ton per hektare. Padahal kalau di tanah mineral itu bisa 7-8 ton. Kalau yang bagus mungkin bisa sampai 10 ton," ungkapnya.

Satyawan menjelaskan jika pemerintah berkukuh melaksanakan program food estate di atas lahan gambut, maka lokasinya lebih baik dekat dengan sungai.

Sebab, lahan yang di dekat sungai masih mengandung mineral. Hal itu bercermin pada praktik food estate pada awal masa Orde Baru.

"Memang kita hati-hati sekali sebenarnya. Untuk food estate itu kan ingin meniru kejayaan penanaman padi zaman awal-awal Orde Baru dan sebenarnya itu kan dilakukan di kanan kiri sungai," jelas Satyawan.

"Itu memang bisa bagus hasil pertaniannya karena tidak murni gambut, ada tanah mineral, ada campuran tanah mineral di situ," imbuhnya.

Sebelumnya, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyoroti proyek ketahanan lumbung pangan nasional. Ia memprediksi program tersebut akan gagal.

"Food estate atau lumbung pangan nasional saya kritik ini tidak belajar dari kesalahan selama 25 tahun, sehingga kesalahan terus menerus diulang sehingga saya pastikan ini gagal," kata Andreas pada konferensi Refleksi Ekonomi Akhir Tahun CORE Indonesia, 29 Desember 2021.

Sementara itu, Greenpeace Indonesia menilai program food estate yang digagas pemerintah merupakan upaya perusakan hutan secara besar-besaran. Pasalnya, pembukaan lahan food estate berimbas pada pelepasan karbon atau emisi gas buang.

Dampak lainnya yaitu menyebabkan bencana banjir. Greenpeace menyebut 700 hektare untuk proyek food estate kebun singkong di Palangka Raya, Kalimantan Tengah memicu banjir pada September 2021.