PKS Kritik Seragam PNS ATR/BPN Berbaret: Gaya Militer Mesti Dijauhi

Penambahan atribut baru berupa tongkat komando, baret, dan tanda pangkat pada seragam PNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menuai kritik.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai penambahan aksesoris tersebut bisa membuat PNS Kementerian ATR/BPN jauh dari semangat melayani masyarakat. Menurutnya, gaya militer seharusnya dijauhkan dari pakaian PNS.

"Pertama aksesoris malah bisa menjauhkan aparat ATR/BPN dari semangat melayani. Gaya militer yang kuat unsur komandonya malah mesti dijauhi," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (27/7).

Mardani bilang, hal yang seharusnya dibangun di kalangan PNS Kementerian ATR/BPN adalah semangat melayani masyarakat.

Ia pun meminta Hadi fokus pada target kinerja yang sudah diamanahkan.

"Justru semangat melayani yang perlu dibangun. Kedua, fokus saja pada target kinerja," katanya.

Mardani menyatakan langkah yang sudah dilakukan Kementerian ATR/BPN sebenarnya sudah baik sejauh ini dengan banyak turun ke bawah untuk mendengar dan mendapat masukan dari masyarakat, serta memperbaiki mental aparat.

Ia pun meminta, Kementerian ATR/BPN fokus melawan mafia tanah. "[Ini] harus terus digaungkan," tutur Ketua DPP PKS itu.

Sebelumnya, Hadi menambahkan atribut baru berupa tongkat komando, baret, dan tanda pangkat pada seragam jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN.

Atribut baru itu diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/7).

"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang, termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah, untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," ujar Hadi dalam keterangan di laman resmi Kementerian ATR/BPN dikutip Rabu (27/7).

Hadi menjelaskan alasan penambahan atribut itu agar para Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.

Penambahan atribut ini dilakukan usai dirinya meminta kepala daerah mendorong Kakanwil dan Kakantah ATR/BPN masuk ke Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.

"Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik," ucapnya.