Jatam Kritik Hadi soal Atribut Seragam BPN: Enggak Penting

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkritik langkah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto yang menambah atribut baru berupa tongkat komando, baret, dan tanda pangkat pada seragam jajaran pegawai kementerian yang dipimpinnya.

Koordinator Jatam Melky Nahar mengatakan langkah Hadi itu tidak penting dan tidak terkait dengan kompleksitas permasalahan agraria di Indonesia.

"Ide seragam PNS ATR/BPN pakai baret dan tongkat komando itu enggak penting dan tak terkait dengan kompleksitas permasalahan agraria Indonesia, dimana ketimpangan penguasaan atas tanah demikian tinggi," kata Melky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (27/7).

Ia mengingatkan Hadi mesti memahami bahwa 68 persen tanah di seluruh daratan Indonesia telah dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar.

Melky menyebut langkah Hadi itu justru bisa dibaca sebagai simbol ancaman bagi masyarakat kecil.

"Yang secara sistematis dibuat tak berdaya dengan hegemoni elit kekuasaan politik yang bersekongkol dengan pengusaha dan atau korporasi," kata Melky.

Hadi Tjahjanto sebelumnya menambahkan atribut baru berupa tongkat komando, baret, dan tanda pangkat pada seragam jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN.

Atribut baru itu diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/7) kemarin.

"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang, termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah, untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," ujar Hadi dalam keterangan resminya di laman resmi Kementerian ATR/BPN dikutip Rabu (27/7).

Mantan Panglima TNI itu beralasan penambahan atribut baru itu untuk menjaga kewibawaan pegawai Kementerian ATR/BPN.