Mensos Buka Suara soal Temuan BPK Terkait Penerima Bansos

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan sejumlah temuan terkait data penerima bansos, yang didapati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan akumulasi dari beberapa tahun sebelumnya.

Temuan itu berupa ketidaksesuaian data seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan orang dari kalangan mampu yang terdaftar di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham menjadi penerima bansos.

Lihat Juga : Mensos Sebut Dana Donasi ACT Sementara Berhenti Disalurkan

Selain itu, BPK juga mendapati temuan dari perbankan senilai Rp100 miliar yang belum dikembalikan.

"Temuan tadi juga akumulasi. Ada yang kejadiannya tahun 2017, bahkan 2004 juga ada. Tapi itu memang menjadi PR saya menyelesaikan itu," kata Risma di Gedung Cawang Kencana Kemensos, Jakarta Timur, Kamis (28/7).

Dia mengatakan dari total Rp1,1 triliun dana bansos yang tidak tersalurkan, pihaknya bersurat kepada Bank Himbara untuk mengembalikan kepada kas negara.

"Yang Rp1,1 triliun itu adalah dari bank yang belum diserahkan, disetor balik ke kas negara. Itulah yang kita surati bank, itu sudah disetor sekitar 900 miliar," ujarnya.

Lihat Juga : Rekening Diblokir dan Izin Dicabut, ACT Mengaku Tetap Salurkan Bantuan

Atas temuan tersebut, kata dia, Kemensos diberikan tenggat waktu selama 60 hari untuk menyelesaikannya.

Sementara itu, Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan setidaknya dari temuan yang pihaknya dapati sudah banyak yang dipertanggungjawabkan Kemensos.

"Dari Rp6 triliun temuan kita Rp5,4 triliun sudah diselesaikan Kemensos. Artinya sudah kita uji dan pertanggungjawabannya sudah selesai," ujarnya.

Selain itu, Nomor Identitas Kependudukan (NIK) ASN dan orang dari kalangan mampu yang menerima bansos juga sudah dibekukan, sehingga mereka tidak dapat menerima kembali bansos dari Kemensos.

Lihat Juga : Jadi Mensos Sementara Gantikan Risma, Muhadjir Langsung Cabut Izin ACT