PAN Sindir Fahri Hamzah soal Kritik KIB: Cocok Jadi Pengamat

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai Waketum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah lebih cocok menjadi pengamat politik dibandingkan politikus.

Hal itu disampaikan Viva merespons pernyataan Fahri yang menganggap Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan mengganggu kinerja kabinet Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Selepas dari anggota DPR dan keluar dari PKS [Partai Keadilan Sejahtera], lalu masuk di partai baru, Partai Gelora, Mas Fahri rasanya lebih cocok jadi pengamat politik dari pada politisi. Soalnya rumah tangga partai politik lain pun diurusi," kata Viva saat dihubungi, Minggu (31/7).

Viva mengaku bahwa parpol merupakan sebuah organisasi publik yang harus siap dikuliti dan dikritik siapapun, terutama oleh pengamat dan masyarakat. Namun, menurutnya, kritik yang datang dari kader parpol lain merupakan hal yang kurang patut.

"Tapi ini yang menilai pengurus partai politik lain? Ya tidak apa-apa. Tapi kurang patut saja," ujarnya.

Ia pun menyarankan agar Fahri fokus pada Partai Gelora yang sedang mempersiapkan diri melakukan verifikasi administrasi dan faktual untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2024 dan berjuang memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen agar dapat kursi DPR RI.

"Itu tugas utama Fahri Hamzah," imbuh Viva, "Atau mau jadi pengamat politik saja? Pasti laku keras dan laris manis."

Viva menegaskan KIB tidak akan mengganggu kinerja Jokowi. Keberadaan KIB, menurutnya, justru menjadi kekuatan politik pemerintah, seiring dengan langkah PAN masuk di kabinet saat ini.

Viva pun menyatakan tugas-tugas negara sebagai menteri saat ini berjalan dengan baik karena dijalankan secara profesional. Menurutnya, profesionalisme di kabinet dan di bidang politik harus menjadi acuan utama seluruh menteri.

"Selama ini Presiden Jokowi tidak ada masalah dengan KIB. Hanya Fahri Hamzah saja yang merasa ada masalah. Anis Matta [Ketua Umum Partai Gelora] saja juga santai-santai saja tentang eksistensi KIB," katanya.

Fahri sebelumnya menganggap KIB akan mengganggu kinerja kabinet Jokowi. Pasalnya, para petinggi dalam partai yang tergabung dalam KIB yaitu Golkar, PAN, dan PPP, saat ini masih menjabat sebagai menteri.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto adalah Menko Perekonomian, sementara Ketum PPP Suharso Monoarfa adalah Menteri PPN atau Kepala Bappenas.

"Menurut saya itu mengganggu kinerja kabinet Pak Jokowi," kata Fahri dalam diskusi Total Politik di Jakarta Selatan, Sabtu (30/7).

Menurut Fahri, menteri-menteri Jokowi itu bakal lebih fokus pada aktivitas politik. Padahal, Jokowi lebih memerlukan mereka untuk menghadapi segala kesulitan.

Dia berpendapat menteri yang sibuk mengurus parpolnya lebih baik mengundurkan diri. Jika tidak maka Jokowi seharusnya bertindak.