KPK Cegah 4 Tersangka Suap Bantuan Keuangan Tulungagung ke Luar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat orang bepergian ke luar negeri terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung.

Pencegahan berlaku selama enam bulan hingga Desember 2022.

"KPK telah mengirimkan surat cegah ke pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI. Ada empat orang yang diajukan cegahnya untuk enam bulan," ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis, Selasa (2/8).

Mereka yang dicegah ke luar negeri ialah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Adib Makarim; Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Fraksi Hanura Imam Kambali; Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019 dari Partai Gerindra Agus Budiarto; dan eks Komisaris Bank Jatim/Kepala Bappeda Jawa Timur Budi Setiawan.

"Tindakan ini sebagai bagian dari proses penyidikan agar pihak-pihak dimaksud ketika dipanggil dan diperiksa dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK," terang Ali.

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, keempat orang dimaksud telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

"Iya," ujar sumber tersebut melalui pesan tertulis, Selasa (2/8).

Lembaga antirasuah mengumumkan penyidikan kasus ini pada Selasa, 28 Juni 2022. KPK terbilang sering mengusut kasus korupsi di Kabupaten Tulungagung.

Sebelumnya, KPK memproses kasus dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung tahun 2013-2018.

Perkara itu merupakan pengembangan kasus tangkap tangan pada 2018 dengan tersangka Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo dkk.