Wasekjen PBNU Minta LPDP Diaudit Usai Banyak Alumni Ogah Pulang

Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan meminta agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diaudit usai beredar kabar penerima beasiswa tak mau langsung pulang ke Indonesia meski sudah selesai studi.

"Kami sebagai organisasi pendiri bangsa ini sangat berkepentingan dengan program ini dan menuntut agar negara melakukan audit dan restrukturisasi pada kepengurusan LPDP," kata Rahmat, Selasa (2/8).

Rahmat menduga ada yang salah dengan institusi LPDP, terutama pada mekanisme monitoring dan seleksi yang terjadi selama ini.

Ia mengutip pengakuan pihak LPDP melalui akun resminya di Twitter bahwa masyarakat banyak yang menyoroti banyak awardee tidak kembali ke Indonesia.

"Kasus banyaknya penerima beasiswa yang tidak pulang kembali ke tanah air untuk mengabdi pada tanah air menunjukkan bahwa LPDP tidak memiliki sistem monitoring yang kuat. Kerja sama LPDP dengan badan imigrasi dalam hal ini tidak banyak membantu," ujar Rahmat.

Menurutnya, LPDP bukan program yang dibuat main-main oleh pemerintah. Dia menegaskan bahwa LPDP diluncurkan secara serius guna memudahkan anak bangsa menempuh pendidikan.

Rahmat menyebut kritiknya kali ini bukan yang pertama kali ditujukan pada LPDP.

Pada tahun 2017 LPDP pernah dituding atas praktik rasisme, seksisme dan bias agama pada proses seleksinya. Pelamar beasiswa yang menunjukkan dukungan terhadap kaum minoritas tak ada satupun yang lolos seleksi untuk mendapatkan beasiswa.

"Praktik pelanggaran HAM dan carut-marutnya sistem yang ada dalam tubuh LPDP sangat berbahaya mengingat lembaga ini mengelola dana fantastis yaitu 120 triliun rupiah," ungkap Rahmat.

LPDP menjadi sorotan akun Twitter @VeritasArdentur mengunggah sebuah percakapan yang membahas penerima beasiswa enggan pulang ke Indonesia demi menghindari pajak dan menikmati beragam fasilitas dari Inggris.

Salah satu fasilitas yang dimaksud adalah menyekolahkan anak secara gratis. Hal itu kerap dilakukan oleh sepasang suami istri.

Sejauh ini, pihak LPDP telah menyurati 138 penerima beasiswa dari negara yang belum mau pulang ke Indonesia. Surat berisi pendekatan hingga peringatan kepada penerima beasiswa tersebut.

"Saat ini masih ada sekitar 138 orang yang masih dalam proses peringatan, pendekatan, agar mereka segera kembali ke Indonesia," ujar Dirut LPDP Andin Hadiyanto seperti dikutip dari CNNIndonesia TV pada Senin (1/8).