Warga Rawajati Tuntut Kejelasan Ganti Lahan Pembebasan Ciliwung

Warga RW 07, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan mempertanyakan nasib pembayaran tanah mereka imbas proyek normalisasi Kali Ciliwung. Setidaknya ada 20 bidang tanah yang belum dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta hingga Agustus.

Ketua RW 07, Sari mengatakan ada beberapa RT di wilayahnya yang terdampak normalisasi Ciliwung. Pendataan telah dimulai sejak beberapa tahun lalu.

"Yang terkena dampak normalisasi itu di RT 02, 03,04, dan sedikit RT 05. Ada 63 bidang rumah dan tanah yang terkena, yang sudah dipetain BPN (Badan Pertanahan Nasional ) dan SDA (Dinas Sumber Daya Air)," kata Sari saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (16/8).

Menurutnya, warga yang tinggal di daerah itu sudah lebih dari 20 tahun. Adapun dari puluhan yang terdampak normalisasi, ada tanah yang sudah mendapat sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Lihat Juga : Ciliwung Meluap, 27 RT di Jakarta Terendam Banjir

Namun ada juga tanah yang belum bersertifikat karena kendala saat program PTSL.

"Mereka (warga) mau sertifikasi dengan program PTSL, tapi karena program ini pergantian di pengurusan kelurahan kami, terus juga ternyata waktu lagi mengurus kuotanya abis, terus ada data warga yang hilang, akhirnya gak dapat. Padahal sama-sama mengurus dengan yang lain," katanya.

Akibat tidak adanya sertifikat itu, sekitar 20 bidang tanah yang dimiliki warga belum jelas nasib pembayarannya. Untuk puluhan tanah yang bersertifikat, menurut Sari, telah dilakukan pembayaran oleh Pemprov DKI.

"Habis lebaran kemarin diverifikasi data di BPN bersama SDA, melihat data mereka (non sertifikat) terus diminta menunggu karena sedang mengkaji untuk payung hukum (pembayaran), karena ini dianggap tanah negara," kata Sari.

Ia berharap pemerintah memberi kepastian kepada warga. Apalagi, kata dia saat proses musyawarah sebelum pembayaran, warga yang tidak memiliki sertifikat telah diberi nominal ganti untung berdasarkan nilai apraisal.

"Yang nilai sertifikat dan non beda sekitar Rp3 juta per meter. Jadi memang ada perbedaaan. Warga terima perbedaan itu. Kami harap itu segera ada progres dan kami segera terima sesuai dengan yang ada," kata Sari.

Lihat Juga : Disdik DKI Jakarta Bakal Sanksi Tegas Guru Intoleran di Sekolah

CNNIndonesia.com telah menghubungi Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Yusmada Faizal, dan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Dudi Gardesi namun keduanya belum merespons hingga berita ini ditulis.

Mengutip Antara, Dinas SDA sebelumnya memastikan program normalisasi Sungai Ciliwung terus berjalan dengan prioritas di tujuh kelurahan yang merupakan lokasi rawan genangan. Tujuh kelurahan, yakni Cawang, Rawajati, Kebon Baru, Manggarai, Pengadegan, Bidara Cina dan Kampung Melayu.