Politikus PDIP: Pilpres 2 Paslon Efisienkan Biaya

Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengamini pernyataan Sekjen Hasto Kristiyanto yang menginginkan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 nanti cukup dua pasangan saja.

Andreas sepakat kehadiran dua paslon menjamin pilpres hanya dilaksanakan satu putaran, sehingga akan menghemat anggaran.

"Kalau hanya dua pasangan maka pemilu hampir pasti hanya berlangsung satu putaran, sehingga ini juga akan lebih mengefisienkan pembiayaan," ucap Andreas dalam keterangannya, Jumat (26/8).

Selain pertimbangan anggaran, Andreas mengatakan, jumlah dua paslon akan memudahkan susunan formasi pemerintahan. Sebab, kubu hanya dibedakan antara koalisi dan oposisi.

Menurutnya, kondisi itu akan berbeda jika pilpres diikuti lebih dari tiga paslon. Sebab, susunan formasi partai yang berkoalisi akan berubah pada putaran kedua.

Kondisi itu menurutnya akan menyulitkan dan berpotensi memperburuk relasi antarpartai.

"Namun, tentu ini semua sangat tergantung pada proses dialog dan deal politik elite yang akan berlangsung dalam masa pra pendaftaran capres/cawapres," kata dia.

Andreas pun menolak alasan yang menyebut bahwa dua paslon di pilpres lebih berpotensi menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Dia bilang, polarisasi bisa dicegah lewat komitmen para elite politik.

Dia mencontohkan Pilkada DKI 2017 yang diikuti tiga paslon. Menurut Andreas, polarisasi justru meruncing di putaran kedua.

"Kasus pilkada DKI 2017 justru terjadi berawal dari 3 pasangan Cagub/Cawagub yang bertarung di putaran pertama dan semakin meruncing justru pada putaran kedua," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ideal di 2024 nanti hanya dua. Menurutnya, hal ini untuk memastikan pilpres selesai dalam satu putaran.

Menurut Hasto, alih-alih mendorong agar pilpres diikuti lebih dari dua paslon, upaya untuk menghindari perpecahan cukup dilakukan lewat kesepakatan antarparpol.

"Sekiranya tiga paslon, pada putaran kedua pasti akan terjadi deal-deal politik baru. Jadi kenapa tidak membangun kesepahaman di depan saja," katanya.