Protes Rencana Harga Pertalite Naik, Massa HMI Bergerak Demo ke DPR

CNN Indonesia
Senin, 29 Agu 2022 06:39 WIB
Massa dari HMI akan menggelar demonstrasi menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Kompleks MPR/DPR hari ini.
Ilustasi demonstrasi tolak kenaikan BBM di depan DPR. (CNN Indonesia/ Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Massa dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akan menggelar demonstrasi menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Kompleks MPR/DPR, Jakarta pada hari ini, Senin (29/8). Aksi itu rencananya digelar pada pukul 10.00 WIB.

Pemerintah diketahui telah menyatakan pembengkakan anggaran subsidi BBM bakal terjadi jika pemerintah tidak menaikkan harga dan membatasi konsumsi BBM subsidi pertalite dan solar.

"Iya, kita besok [hari ini] berencana aksi di DPR," kata Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama kepada CNNIndonesia.com, Minggu (28/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PB HMI secara kelembagaan telah menginstruksikan jajaran Badko, pengurus cabang dan komisariat untuk menggelar aksi demo serupa secara serentak di seluruh Indonesia.

Instruksi ini telah diputuskan oleh PB HMI melalui rapat harian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam pada Jumat (26/8) lalu. Surt instruksi itu bahkan sudah ditandatangani oleh Ketum PB HMI Raihan Ariatama dan Sekjen Ichya Alimudin.

"Untuk itu diinstruksikan untuk Aksi Serentak yang dilakukan secara damai dan tidak anarkis. Pada Senin, 29 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB s/d Selesai," tulis surat Instruksi PB HMI.

PB HMI menegaskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, kenaikan BBM diperkirakan akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Kelompok ini belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19," bunyi pernyataan sikap tersebut.

Tak hanya itu, PB HMI juga meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Di saat bersamaan, mereka mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan.

"Dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir," bunyi keterangan PB HMI.

Sebagai informasi, pemerintah menyatakan tidak akan mencabut anggaran subsidi dan kompensasi BBM. Namun akan melakukan penyesuaian harga jual sebagai konsekuensinya.

Kebijakan itu diambil lantaran harga jual BBM subsidi dan non subsidi saat ini sudah jauh dari harga keekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat kemarin menyatakan hampir 90 persen solar subsidi dinikmati industri. Sementara 86 persen pertalite dinikmati kalangan mampu, 14 persen dinikmati industri.

(rzr/dal)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER