Wamenkumham Jawab Protes RKUHP: Saya Ketawa, Mahasiswa Kok Baperan?

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej menjawab protes Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam agenda kick off Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) beberapa waktu lalu.

Eddy menyayangkan aksi protes tersebut dan menyebut mahasiswa 'baperan'. Sejumlah kelompok mahasiswa diketahui masuk dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

"Saya agak ketawa juga ya, ya mahasiswa kok baperan ya? Kalau mahasiswi gak apa-apa, kalau mahasiswi baperan saya masih menerima. Itu lucu juga. Di satu sisi menuntut dialog, keterbukaan, menuntut demokrasi, tapi di sisi lain kok baperan, apa-apa tersinggung. Kita [pemerintah] ini dikritik, dicaci maki, enggak pernah tersinggung," ungkap Eddy dalam agenda 'FMB9: RUU KUHP: Wujud Keadilan Hukum Indonesia', Senin (29/8).

Eddy menjelaskan agenda kick off RKUHP yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beberapa waktu lalu adalah sosialisasi dan dialog publik. Menurutnya, pemerintah akan memberikan sosialisasi terlebih dahulu mengenai 14 Pasal krusial dalam RKUHP untuk kemudian dilanjutkan dengan dialog.

Namun, ia menyayangkan protes yang dilayangkan mahasiswa justru terjadi saat dirinya menyampaikan sosialisasi.

"Saya baru presentasi kemudian ada mahasiswa yang memprotes. Katanya sih tersinggung karena saya waktu itu, ketika presentasi, saya katakan ini banyak yang belum baca buku satu. Mereka tersinggung. Saya kira kan enggak perlu tersinggung ya kalau memang sudah baca buku satu, kalau memang belum baca, ya baca," ujarnya.

Sebelumnya, Aliansi Nasional Reformasi KUHP melayangkan protes keras saat Wamenkumham Eddy Hiariej memberikan pemaparan dalam agenda kick off RKUHP di Hotel Ayana, Jakarta Pusat, Selasa (23/8) siang.

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Citra Referandum bersama tiga rekannya dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP menginterupsi Eddy yang sedang berbicara di podium. Mereka turut membawa poster masing-masing bertuliskan 'Stop Kriminalisasi Urusan Privat', #SemuaBisaKena, dan 'Tolak RUU KUHP'.

"Sosialisasi hanya satu arah, kami tolak RKUHP!," seru Citra di sela-sela pemaparan Eddy.

Pemerintah pada 2021 telah menggelar sosialisasi dan dialog publik terkait RKUHP di 12 kota di Indonesia. Sementara untuk tahun ini, pemerintah merencanakan akan menggelar hal serupa di 11 kota di Indonesia.

"Tahun ini kita akan sosialisasi dan dialog publik di 11 kota. Kami memahami betul apa yang diinginkan oleh Presiden bahwa partisipasi publik sangat dibutuhkan dalam pembentukan RUU KUHP," pungkas Eddy.