HMI Sulsel Demo Tolak Kenaikkan Harga BBM

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Daerah (Badko) Sulawesi Selatan (Sulsel) menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite.

Koordinator aksi HMI Irwan Abbas mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi sangat berdampak kepada masyarakat kecil.

Lihat Juga : Demo Tolak Kenaikan BBM, Massa HMI Bakar Ban di Depan Gedung DPR

"Salah satu penyebab kelangkaan BBM bersubsidi di masyarakat saat ini adanya mafia tambang dan migas di Indonesia, termasuk di Sulsel. Sehingga tolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Irwan Abbas, Senin (29/8).

Irwan mengatakan pihaknya juga menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik. Menurutnya, rencana tersebut hanya akan menambah beban bagi rakyat miskin.

"Tolak tarif dasar listrik dan juga tolak pasal kontroversial dari RKHUP," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Irwandi yang menemui massa HMI menyatakan menolak rencana kenaikan harga BBM Pertalite.

"Saya Irwandi, anggota DPRD Sulsel dengan ini menyatakan menolak kenaikkan (harga) BBM," kata Irwandi.

Lihat Juga : Demo Tolak BBM di Depan DPR Ricuh Saat Massa Hendak Blokade Jalan

Politikus PAN itu menyatakan kenaikan harga BBM bersubdi tersebut akan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

"Kenaikan ini akan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu kita berharap kepada pemerintah pusat agar senantiasa memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ujarnya.

Setelah mendapatkan tanggapan dari anggota DPRD Sulsel pun massa HMI Sulsel membubarkan diri.

Sebelumnya, ratusan anggota polisi dikerahkan untuk mengawal dan mengamankan demo penolakan harga BBM.

"Untuk demo BBM hari ini, sekitar 370 personel yang kita kerahkan," kata Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Lando KS kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/8).

Lihat Juga : Massa Ojol Bubarkan Diri Usai DPR Janji Penuhi Tuntutan

Aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM tersebar di beberapa lokasi, seperti di depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, di bawah flyover Kota Makassar, dan kantor DPRD Sulsel.

"Ada sekitar 15 titik tapi unjuk rasa bukan semuanya menuntuk rencana kenaikan harga BBM tapi berbagai macam tuntutan,: ujar Lando.

Dari pantauan di kantor DPRD Sulsel sejumlah kendaraan taktis seperti water canon juga disiagakan di dalam halaman kantor perwakilan rakyat tersebut.

"Penyiagaan rantis kepolisian disesuaikan dengan perkiraan hakekat ancaman dan lokasi yang strategis dan obyek vital," jelasnya.