Buruh Jatim di Aksi Tolak Kenaikan BBM: Pemerintah Tidak Punya Hati

Ratusan buruh dan pekerja Jawa Timur (Jatim) menggelar aksi demonstrasi memprotes rencana kenaikan harga BBM, di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Para buruh yang berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi itu membentangkan poster bernada protes.

"Tolak kenaikan harga BBM, naikkan upah," tulis mereka dalam poster, Rabu (31/8).

Salah satu buruh perempuan asal Lumajang, Lia Mayangsari menyebut, menaikkan harga BBM adalah bukti nyata tak berpihaknya pemerintah kepada rakyatnya.

"Pemerintah sudah tidak ada keberpihakan lagi dengan rakyat. Dibuktikan dengan menaikkan harga BBM," ucapnya.

Ia bahkan menyebut Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tak punya hati jika tega menaikkan harga BBM.

"Pemerintah tidak punya hati, tidak punya empati pada kami," kata dia.

Dengan naiknya BBM, kata dia, pasti jiga akan diikuti oleh melonjaknya harga bahan pokok. Masyarakat pun makin terhimpit

"Dengan kenaikan BBM seperti ini, bahan pokok naik. UMK tidak dinaikan. Kalau kaya gini, gimana kami mau menyekolahkan anak kami," ujarnya.

Ketua DPW FSPMI Jatim Jazuli mengatakan tuntutan demo buruh kali ini yaitu menolak dan mengecam rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM.

Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi mengakibatkan lonjakan inflasi yang diprediksi bisa tembus di angka 6,5 persen.

"Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan inflasi yang tajam, dan harga pertalite yang rencananya dipatok Rp.10.000, akan membuat inflasi tembus di angka 6,5 persen, saat ini inflasi sudah 4,9 persen," ucapnya.

Jazuli menyebut, lonjakan inflasi bisa berdampak ke pelemahan daya beli masyarakat. Apalagi sudah tiga tahun berturut-turut ini buruh pabrik tidak naik upah minimumnya.

"Kenaikan harga BBM yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah, sampai 5 tahun mendatang karena UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law) akan membuat daya beli terpuruk anjlok hingga 50 persen lebih," ujarnya.

Mereka juga khawatir akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

"Harga BBM yang naik, juga akan membebani biaya produksi perusahaan, tentu perusahaan akan melakukan efisiensi dengan mem-PHK buruh," ucap Jazuli.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi perwakilan buruh kini surah diterima oleh Pemprov Jatim. Audiensi sedang berlangsung.

Sementara itu, akibat demonstrasi massa buruh, kepadatan lalu lintas terjadi di Jalan Gubernur Suryo depan Gedung Grahadi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau BBM, kita tunggu Presiden (Jokowi)," kata Luhut di Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Luhut mengungkapkan kenaikan harga BBM akan berdampak pada inflasi energi dan pangan. Namun, pemerintah sudah mengantisipasi sesuai arahan Presiden Jokowi.

"Dari pangan, saya kira presiden sudah memerintahkan untuk kita menangani soal pangan ini, seperti penanganan covid-19," ujarnya.

Saat ini, inflasi inti masih di kisaran 2,8 persen dan terbilang rendah. Pemicu inflasi mayoritas berasal dari bahan pangan.

"Kalau pangan ini, kita semua kompak seluruh kabupaten (dan) provinsi di Indonesia. Saya kira, kita akan bangun kebersamaan itu untuk menghadapi musuh bersama," katanya.

Luhut juga mengimbau agar semua pihak menghindari silang pendapat seperti saat awal pandemi covid-19. Pasalnya, pemerintah berusaha mencari kebijakan yang terbaik.

"Awal-awal pada penanganan covid-19 begitu juga silang pendapat tapi setelah jalan semua tidak omong lagi. Sekarang saya titip, presiden juga minta saya untuk bantu menangani ini. Sama polanya dan percayalah kita memberikan yang terbaik," jelasnya.

Ia juga menyampaikan apabila seluruh pemerintah kabupaten dan provinsi di Indonesia kompak dalam memonitor kenaikan harga pangan hingga ke kecamatan, kenaikan inflasi bisa diatasi.

"Jadi, betul-betul nanti semua TNI dan Polri, Pemda semua turun untuk kita kompak mengatasi masalah nasional ini yang dunia menghadapi bukan Indonesia saja," ungkapnya.

Sebagai informasi, harga pertalite masih ditahan sebesar Rp7.650 per liter dan solar bersubsidi Rp5.100 per liter saat ini.

Sementara, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi energi dari Rp152 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

"Sekarang kita ini subsidi (energi) Rp502 triliun, kan kalau subsidi ini bisa kira kurangi kita alihkan kepada kegiatan lain itu akan lebih bagus," ujar Luhut.

Sementara, pemerintah telah menambah alokasi bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp24,17 triliun untuk meredam dampak inflasi jika harga BBM subsidi naik.