Para pengendara angkutan kota atau angkot di sejumlah daerah di Jawa Barat menggelar mogok massal karena menuntut kenaikan tarif usai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik.
Mengutip dari Antara, pada Senin (5/9), sopir-sopir kendaraan umum di Kabupaten Majalengka melakukan aksi mogok massal sehingga membuat aktivitas warga--terutama anak sekolah--terganggu.
Demi membantu warga hingga anak sekolah, Polres Majalengka menurunkan anggotanya untuk membantu pelajar dan masyarakat ke sekolah serta tempat kerja, imbas adanya aksi mogok sopir angkot di daerah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggota kami menyisir seluruh sekolah menggunakan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, untuk mengantar anak sekolah," kata Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi di Majalengka, Senin.
Lihat Juga : |
Menurutnya aksi mogok sopir kendaraan umum itu menyebabkan anak sekolah, dan masyarakat yang akan beraktivitas menggunakan jasanya tidak terlayani.
Ia memastikan petugas di lapangan akan terus bersiaga ketika aksi mogok massal tersebut masih terus berlangsung, dan akan membantu masyarakat dengan menyiagakan seluruh armada yang dimiliki.
Edwin mengatakan aksi itu bersifat tentatif sampai terbentuk kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Organda terkait dengan tarif yang akan digunakan oleh angkutan umum setelah kenaikan harga BBM.
"Ini operasi kemanusiaan akan dilaksanakan hingga angkutan umum beroperasi kembali," katanya.
Sementara itu di Purwakarta, mogok massal para pengemudi angkot sempat diwarnai aksi sweeping. Mengutip dari detik Jabar, puluhan sopir angkot melakukan aksi sweeping sesama rekan pengemudi yang masih mengangkut penumpang.
Aksi sweeping dilakukan di titik tempat aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, tepatnya di jalur utama non tol Jakarta-Bandung, Ciseureuh, Purwakarta.
Para demonstran meminta sopir angkot untuk ikut bergabung melakukan aksi mogok dan menuntut kenaikan tarif yang sudah diagendakan dan disepakati Organda sebelumnya.
Para demonstran menghentikan angkot dan meminta sopir memasukkan kendaraan ke areal kantor dishub. Ada yang bersikukuh melanjutkan perjalanan untuk mengantar penumpang sehingga terjadi keributan antara demonstran dan sopir angkot.
Namun audiensi antara demonstran dan Dinas Perhubungan itu batal, karena mereka diarahkan berbicara dengan Bupati Purwakarta. Akhirnya, para sopir angkot berbondong-bondong menuju kantor Bupati Purwakarta.
Sementara itu di Bandung, Organisasi Angkutan Darat (Organda) di kota tersebut memastikan pihaknya tidak akan mogok beroperasi, meski menentang kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.
Ketua Organda Kota Bandung Neneng Djuraidah mengaku telah mengajukan penyesuaian tarif angkutan di berbagai tingkatan seiring kenaikan harga BBM subsidi, pada 3 September 2022 lalu.
"Jadi, untuk kenaikan BBM sekarang ini dari Organda memang keberatan. Tapi karena kita harus melayani masyarakat, kami dari kemarin tidak ada mogok beroperasi," kata Neneng, Senin (5/9).
Organda Kota Bandung, lanjut Neneng, kini tengah menunggu informasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ihwal usulan penyesuaian tarif. Pihaknya berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan terbaru tarif angkutan.
"Sekarang ini kita di Organda lagi meminta penyesuaian tarif karena BBM sudah naik. Kita tidak ingin nanti di lapangan terjadi keributan antar sopir dan penumpang," ujarnya.
Di satu sisi, Neneng mengatakan pihaknya menyesalkan langkah pemerintah yang terlebih dulu mengumumkan kenaikan BBM subsidi ketimbang melakukan penyesuaian tarif kendaraan umum. Pasalnya kenaikan BBM yang mendadak ini membuat sosialisasi kepada pelaku usaha juga jadi sulit.
"Seharusnya pemerintah cepat tanggap soal kenaikan BBM subsidi ini khususnya kepada kita. Apa ada kenaikan tarif atau bagaimana, karena kenaikan BBM ini sudah berjalan sejak Sabtu Minggu kemarin," katanya.
Menanggapi keinginan Organda Kota Bandung, pihak Dishub menyatakan telah menerima surat permintaan penyesuaian tarif dari pengusaha angkutan.
Kepala Dishub Kota Bandung Dadang Darmawan mengaku dalam waktu dekat akan ada pertemuan adanya Dishub kabupaten/kota dengan Dishub Provinsi Jabar untuk membahas mengenai kenaikan tarif.
"Hari ini kita bahas di tingkat kotanya. Pihak kita mengusulkan ada tarif dasar ada tarif tertinggi, nanti kita yg milih yang mana. Nanti diusulkan, terus nanti lapor ke wali kota dan sekda. Ini dilakukan untuk merespons dari surat yang dikirim dari teman-teman di koperasi angkutan," ujar Dadang.