Pakar Ingatkan Potensi Friksi Jika Potong Generasi Panglima TNI

Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan wacana potong generasi dalam pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bisa saja terjadi jika diinginkan Presiden Jokowi.

Namun Fahmi meminta langkah itu dipertimbangkan dengan cermat untuk mencegah persoalan lain, termasuk potensi friksi di tubuh militer antara perwira senior dengan junior.

Lihat Juga : DPR Dengar Info Panglima TNI Pengganti Andika Potong Generasi

"Ya potensi itu ada. Tapi jika Presiden memang ingin menghadirkan sosok panglima yang relatif muda, ya itu juga bukan hal yang tidak mungkin. Asalkan dilakukan dengan skenario perencanaan dan pengendalian distribusi personel yang baik agar tidak terjadi penumpukan maupun friksi yang tidak perlu," kata Fahmi saat dihubungi, Selasa (6/9).

Pernyataan itu disampaikan Fahmi menyikapi wacana anggota DPR Effendi Simbolon mengenai potong generasi dalam pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun Desember 2022.

Effendi membeberkan wacana tersebut dalam Rapat Komisi I DPR dengan Menhan dan Panglima TNI beserta Kepala Staf AD, AL, dan AU, Senin (5/9).

Fahmi tak menampik friksi antar matra hingga antar faksi selalu berpeluang hadir di lembaga militer di negara manapun. Namun, ketidakselarasan itu harus ada batasnya.

Batas itu menurut Fahmi, pertama, tetap memiliki loyalitas pada negara dan konstitusi, pada panglima tertinggi sepanjang itu layak, serta pada peraturan perundangan. Kedua, batasan hierarkis dan peran kewenangan.

Menurut Fahmi sepanjang tidak menabrak salah satu atau kedua batasan itu, ketidakselarasan hubungan tidak akan sampai mengganggu kinerja dan misi lembaga.

Lihat Juga : DPR Soroti Andika-Dudung: Garuda Shield hingga Anak Tak Lolos Akmil

Fahmi menambahkan wacana potong generasi dalam suksesi panglima TNI setelah Jenderal Andika Perkasa tidak sesederhana yang disampaikan Effendi Simbolon. Alasannya, syarat menjadi Panglima adalah pernah atau sedang menjabat Kepala Staf Angkatan.

"Artinya, rencana potong generasi dalam suksesi Panglima TNI setelah Jenderal Andika, hanya mungkin dilakukan jika dalam waktu dekat terjadi pergantian di level pejabat kepala staf angkatan," kata Fahmi.

Fahmi berharap pernyataan Effendi yang menyinggung ketidakharmonisan Jenderal Andika dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, tidak malah dijadikan alasan untuk mendorong pergantian pejabat tertentu setingkat kepala staf dalam waktu dekat.

"Karena hal ini bisa mengakibatkan isu ketidakharmonisan yang mestinya dapat menjadi agenda bahasan lebih strategis menyangkut evaluasi dan pembenahan organisasi TNI, malah bergeser ke isu-isu lain yang bersifat taktis semata," ucapnya.

Lihat Juga : Pernyataan Lengkap Panglima TNI soal Isu Tak Harmonis dengan KSAD

Dugaan lain, wacana potong generasi sengaja dilempar sebagai peringatan agar tidak ada pihak yang melampaui batasan.

Meski demikian Fahmi yakin pernyataan itu tak akan mempengaruhi suksesi Panglima TNI.

Dia kembali menyatakan bahwa suksesi Panglima TNI sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya berwenang menyetujui atau menolak nama yang telah dipilih presiden.

"Mau diganti siapa, dari matra apa, lompat generasi atau tidak, pilihannya ada pada presiden. DPR nantinya cukup menyetujui. Atau menolak, jika nama yang diusulkan presiden dianggap tidak layak atau tidak sesuai kebutuhan, seperti yang disampaikan itu," ujarnya.

"Ini sebenarnya tinggal siapa yang diinginkan presiden saja kok, dengan berbagai pertimbangan yang mestinya terutama menyangkut doktrin, strategi dan postur TNI. Bukan sekadar soal agenda besar politik seperti disebutkan Effendi Simbolon itu," imbuh dia.

Dalam Rapat Komisi I DPR dengan Menhan dan Panglima TNI beserta Kepala Staf AD, AL, dan AU, yang digelar pada Senin (5/9), Effendi Simbolon mengatakan mendengar kabar pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan dilakukan dengan memotong generasi di tubuh militer.

Lihat Juga : Panglima TNI: Anak KSAD Dudung Sudah Masuk Akmil

"Denger-denger katanya ini potong generasi katanya. Jadi langsung ke (Angkatan) 94 semua, jangan ada yang marah, dipersiapkan yang akan kelahiran 68 ke atas," ujarnya.

Politikus PDIP itu menganggap wajar jika pemilihan Panglima TNI itu bakal memotong generasi karena akan ada agenda besar pada 2024 mendatang.