Pemerintah Kaji Permohonan Pendaftaran PPP Kubu Mardiono

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan pihaknya sedang mengkaji pendaftaran kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muhamad Mardiono.

Yasonna tak banyak bicara mengenai kisruh internal PPP. Dia hanya memastikan pemerintah akan memproses permohonan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Lihat Juga : Mardiono soal Konflik PPP: Saya Malu dengan Publik

"Sedang kita kaji. Ya (akan diproses sesuai aturan)," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/9).

PPP mengalami guncangan dan terbelah menjadi dua kubu. Hal itu terjadi setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP menetapkan pencopotan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum.

Musyawarah itu juga menunjuk Mardiono sebagai pengganti Suharso. Mardiono menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP.

Suharso tidak menerima keputusan itu. Dia menegaskan masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP. Kubu Suharso juga menyatakan kubu Mardiono tidak sah secara AD/ART partai.

Lihat Juga : Mardiono Ingin PPP Islah, Minta Suharso Terima Pencopotan Jabatan

"Saya masih Ketua Umum PPP. Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," kata Suharso di Hotel Redtop, Jakarta, Selasa (6/9).

Meski demikian, gerbong Mardiono jalan terus. Mereka mendaftarkan diri ke Kemenkumham untuk mendapat pengesahan dari negara.

Hingga saat ini, kepengurusan sah PPP yang tercatat oleh pemerintah adalah kepengurusan Suharso. PPP yang berproses dalam pendaftaran peserta Pemilu 2024 juga masih atas nama kubu Suharso.

Mardiono sendiri berharap konflik di tubuh partai berhenti dengan islah. Menurutnya, perdamaian bisa dicapai jika Suharso menerima keputusan partai yang mencopotnya dari jabatan ketua umum.

"Islah itu agar beliau itu bisa menyadari bahwa ini adalah keinginan organisasi, bukan keinginan orang per orang. Itulah yang saya maksudkan kita harus islah," kata Mardiono kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/9).

Lihat Juga : Golkar Harap KIB Tidak Bubar Imbas Konflik PPP