Antisipasi Kenaikan BBM, Pemprov DKI Pastikan Tarif TransJakarta Tetap

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jadi tak terelakkan di tengah gejolak ekonomi dunia yang juga berdampak pada Indonesia.

Untuk itu, diadakan rapat yang dihadiri Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota pada Jumat (9/9) guna membahas rekomendasi antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendalian yang perlu dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Salah satu rekomendasi itu adalah menjaga agar tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI tidak berubah atau tidak naik.

Hal ini karena dampak dari kenaikan tersebut akan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk TransJakarta dan Rp4,255 miliar untuk angkutan laut. Sehingga, pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM.

"Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan 62,1 untuk TJ dan 4,2 untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif)," kata Anies pada Jumat (9/9).

Anies menyebut, upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bermobilitas menggunakan transportasi umum.

"Kira-kira dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas, dan yang kedua, yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta," kata Anies.

Selain itu, beberapa rekomendasi antisipasi yang dihasilkan pada rapat, antara lain mencakup optimalisasi jaring pengaman sosial; meningkatkan kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga stok pangan; serta melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.

Berikutnya, memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tak mengalami kenaikan, juga memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tetap stabil, dan pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.

Lebih lanjut Anies juga menginstruksikan agar seluruh subsidi dan berbagai program jaring keselamatan sosial, baik dari Pemprov DKI maupun pemerintah pusat agar segera disalurkan. Dengan demikian, masyarakat merasakan ketenangan, dan suasana jadi kondusif.

"Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi di mana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial," ujar Anies.