Vonis Edy Mulyadi Lebih Rendah dari Tuntutan, Jaksa Ajukan Banding

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan banding atas vonis tujuh bulan 15 hari yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap aktivis politik Edy Mulyadi.

"Langsung mengajukan banding terhadap putusan tersebut dengan Akte Permintaan Banding Nomor: 41/AKTA.PID/2022/PN.JKT.PST tanggal 12 September 2022," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting melalui pesan tertulis, Selasa (13/9).

Lihat Juga : Edy Mulyadi Keluar dari Rutan Salemba

Bani mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Edy dari tahanan sejak kemarin malam, Senin (12/9). Tindakan itu menindaklanjuti perintah majelis hakim PN Jakarta Pusat yang meminta Edy dikeluarkan dari tahanan.

"Penuntut umum menghormati putusan majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan terdakwa [Edy Mulyadi] bersalah," tutur Bani.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Pusat memerintahkan aktivis politik Edy Mulyadi dikeluarkan dari penjara meskipun menjatuhkan vonis tujuh bulan 15 hari.

Hakim menuturkan Edy telah menjalani masa pidana sebagaimana vonis tersebut terhitung sejak yang bersangkutan diproses hukum.

Edy terbukti menyebarkan berita tidak pasti yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat melalui pernyataan 'Kalimantan tempat jin buang anak'.

Lihat Juga : Sidang Vonis Edy Mulyadi Diwarnai Interupsi Masyarakat Adat Dayak

Pernyataan kontroversial Edy disampaikan saat konferensi pers KPAU (LSM Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat) beberapa waktu lalu.

Ia disebut melanggar Pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal dua tahun.

Vonis penjara tujuh bulan 15 hari diketahui lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin Edy dihukum dengan pidana penjara selama empat tahun.