Kursi Kosong Wagub Papua hingga 'Utusan Istana' Lobi Enembe

Posisi wakil gubernur Papua menjadi sorotan publik setelah isu "utusan istana" melobi Gubernur Papua Lukas Enembe. Kursi tersebut kosong meski masa jabatan Enembe akan berakhir tahun depan.

Kursi wakil gubernur Papua sebelumnya diduduki Klemen Tinal. Politikus Partai Golkar itu mendampingi Lukas Enembe memimpin Papua sejak 2014.

Meski demikian, Klemen tak bisa menuntaskan tugas hingga akhir masa jabatan. Ia meninggal dunia pada 21 Mei 2021 setelah mengalami serangan jantung.

Posisi itu pun kosong hingga hari ini. Tak ada sosok pengganti yang disetujui DPR Papua dan pemerintah.

Lihat Juga : Kuasa Hukum Lukas Enembe Sebut Mendagri Tito Lobi Posisi Wagub Papua

Belakangan, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan ada "utusan istana" yang melobi Lukas untuk mendapatkan posisi itu.

Andi membahas itu setelah Lukas ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaitkan kasus itu dengan lobi posisi wagub Papua.

"Tapi kami juga tahu betul bahwa sebelum men TSK kan Pak LE utusan Presiden menemui demokrat agar kekosongan wagub diisi orang Jokowi," ungkap Andi di akun Twitter @Andiarief_, Jumat (23/9).

Andi tak menyebut nama utusan Istana tersebut.

Lihat Juga : Sudrajad Dimyati Sempat Minta Restu ke MA Sebelum Datang ke KPK

Kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening menyebut sejumlah nama yang melakukan lobi ke kliennya beberapa waktu lalu.

Stefanus menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan lobi untuk menempatkan Paulus Waterpauw, mantan Kapolda Papua, di kursi Wakil Gubernur Papua.

Stafanus berkata hal itu terjadi pada 10 Desember 2021. Saat itu, Tito menemui Lukas di Abepura.

"Beliau (Tito) secara langsung kepada Gubernur (Lukas) waktu itu di Suni Abepura tanggal 10 Desember 2021 meminta agar Pak Gubernur menerima usulan mereka supaya dicalonkan dengan, dipaketkan, menerima Paulus Waterpauw sebagai wakil gubernur," kata Stefanus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (23/9).

Stafenus mengatakan Tito tak datang sendiri. Mantan Kapolri itu didampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Lihat Juga : Telegram KSAL: Prajurit Dilarang Bawa Satwa Dilindungi

Menurut Stefanus, Lukas mempersilakan Tito dan Bahlil berbicara ke sembilan partai pendukung. Namun, partai-partai itu enggan menyetujui Paulus sebagai Wakil Gubernur Papua.

"Pak Tito karena kepentingannya tidak tercapai, dia kasih kosong wakil gubernur. Kenapa? Karena calonnya yang disiapkan tidak mendapat dukungan parpol," ujarnya.

Stefanus mengaku tak tahu apakah ada kepentingan Istana di balik manuver Tito dan Bahlil. Namun, ia menyebut lobi tersebut tak terlepas dari pendekatan yang dilakukan pada 2017 silam.

Kala itu, Lukas akan mencalonkan diri kembali sebagai gubernur. Ia berkunjung ke kediaman Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Budi Gunawan.

"Pertemuan di rumah Pak Budi Gunawan, ada Pak Tito di situ masih Kapolri, ada juga Pak Paulus Waterpauw di situ. Pak Budi Gunawan meminta agar Pak Paulus Waterpauw diterima sebagai wagub," ungkap Stefanus.

Lihat Juga : Demokrat: Utusan Presiden Minta Wagub Papua Diisi Orang Jokowi

Langkah itu gagal karena partai-partai di koalisi pendukung Lukas menolak. Mereka menyepakati Klemen Tinal mendampingi Lukas pada Pilgub Papua 2018.

Saat ini, Paulus menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat. Tito melantiknya beberapa bulan lalu.

Stefanus menilai penetapan tersangka Lukas tak terlepas dari posisi wagub. Ia menuding Tito dan Budi Gunawan ada peran dalam hal tersebut.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, serta Juru Bicara BIN Wawan Purwanto mengenai klaim Stefanus.

Keempat orang itu tak merespons upaya komunikasi CNNIndonesia.com hingga berita ini tayang.