Pj Gubernur Papua Barat Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) terkait tudingan keterlibatan dirinya dalam proses penetapan tersangka KPK terhadap LE.

"Somasi sudah dilayangkan kepada tim kuasa hukum LE agar segera memberikan klarifikasi dalam waktu 2x24 jam. Jika tidak ada tanggapan, maka langkah hukum pencemaran nama baik akan kami tempuh," tegas Waterpauw di Manokwari, Senin (26/9) malam.

Lihat Juga : KPK Sesalkan Lukas Enembe Mangkir Pemeriksaan, Peringatkan Kuasa Hukum

Ia mengatakan bahwa somasi terhadap tim kuasa hukum LE merupakan mekanisme (hak jawab) atas tudingan sepihak yang dinilainya sebagai wacana kosong tak berdasar dan berpotensi pencemaran nama baik.

"Saya mengingatkan tim kuasa hukum LE, agar tidak terlalu jauh membuat wacana yang tidak berdasar, tetapi hadapilah proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya.

Waterpauw mengatakan bahwa semua warga negara Indonesia sama dimata hukum dan wajib taat hukum.

"Jangankan gubernur, menteri juga ada yang terjerat hukum, dan itu sesuatu yang normatif bagi setiap warga negara. Kalau sudah terjerat dalam dugaan gratifikasi dan tindak pidana korupsi, ya dihadapi saja jangan dipolitisir dengan satu dan lain hal," ujarnya.

Sebagai sesama putra asli Papua, Waterpauw menyebut perilaku koruptif pejabat Papua sangat merusak citra generasi muda Papua ke depan.

Lihat Juga : KPK Gandeng IDI untuk Pastikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi beberapa waktu lalu. Belum ada penjelasan detail ihwal kasus yang korupsi yang menyeret Lukas Enembe. KPK baru sebatas menyinggung penyalahgunaan dana otonomi khusus (otsus).

Politikus Partai Demokrat ini juga telah dipanggil dua kali oleh KPK untuk diperiksa namun selalu mangkir dengan alasan sakit. Saat ini, Lukas Enembe telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.