Jaring Capres, Gabungan Relawan Jokowi Gelar Musra di Sulsel 2 Oktober

Berbagai kelompok relawan Presiden dua periode RI Joko Widodo (Jokowi) di Sulawesi Selatan bakal menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) di Makassar pada 2 Oktober 2022 mendatang.

Musra episode dua itu sebagai cara untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, Musra yang pertama digelar di Bandung, Jawa Barat, pada Agustus lalu.

Lihat Juga : Penjelasan Luhut saat Dicecar Rocky Gerung soal Isu Jokowi 3 Periode

"Iya Musra di Sulsel akan digelar di Makassar di Gedung Celebes Convention Center (CCC) tanggal 2 Oktober nanti," kata Koordinator Musra Sulsel, Herwin Niniala kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/9).

Sebelumnya kata Herwin, Musra ini akan digelar pada bulan September namun hal itu diundur ke bulan Oktober, lantaran berbenturan dengan jadwal Jokowi yang sangat padat. Mereka ingin Jokowi hadir dalam gelaran musra tersebut.

"Jadi awalnya kan bulan ini, tapi jadwal pak presiden tidak memungkinkan untuk hadir sehingga kita undur ke bulan Oktober. Ini sudah hasil koordinasi dengan panitia pusat Musra," jelasnya.

Lihat Juga : Bahlil Kembali Bicara Penundaan Pemilu, Singgung Perubahan Konstitusi

Meski alami kemunduran jadwal Musra di Sulsel, tapi menurut Herwin agenda kegiatan tersebut tetap berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

"Kita akan libatkan sekitar 25 ribu dari berbagai kalangan masyarakat, mulai mahasiswa, petani dan nelayan. Semua akan kita libatkan untuk memberikan nama calon presiden nantinya. Musra ini masih sesuai jadwal," klaim Herwin.

Musyawarah itu dilakukan untuk menyaring keinginan dan aspirasi rakyat dalam rangka mencari pemimpin pada Pilpres 2024 mendatang.

Sebelumnya, Musra tersebut telah digelar di Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8) lalu. Gelaran itu merupakan pembuka dari musyawarah di 34 provinsi yang akan berlangsung hingga 11 Maret 2023.

Dalam voting siapa sosok yang kira-kira cocok untuk menjadi capres 2024 saat Musra di Bandung itu, Jokowi menjadi yang paling wahid. Hampir 30 persen dari 5 ribu lebih peserta Musra di Bandung memilih Jokowi.

Suara terbanyak kedua adalah Sandiaga Uno, lalu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil.

Lihat Juga : KSP Soal Relawan Desak 3 Periode: Membahayakan Presiden Jokowi

Dugaan Skenario Jokowi Tiga Periode

Dalam diskusi Total Politik pada Minggu (25/9) lalu, Bendahara Umum Projo--salah satu organisasi pendukung Jokowi--Panel Barus mengklaim apa yang muncul di Bandung itu adalah murni suara rakyat di Jawa Barat.

Lalu, Panel juga tak dapat menjamin nama Jokowi tak lagi muncul pada musra II yang bakal diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada 2 Oktober mendatang.

"Kalau ditanya besok kira-kira muncul lagi atau enggak di Makassar, saya sebagai Ketua Panitia Nasional Musra tidak bisa menebak-tebak apa hasilnya besok," kata Panel.

Musra II, jelas dia, terbuka bagi seluruh warga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Sulawesi Selatan. Adapun target jumlah massa yang terlibat dalam agenda musra secara keseluruhan adalah 25 ribu orang.

Dalam diskusi yang sama, pengamat politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio skeptis dengan gelaran musra yang digaungkan kelompok relawan Jokowi itu. Menurutnya, itu bagian dari suatu skenario untuk memuluskan Jokowi memimpin lagi di Indonesia meskipun sejauh ini konstitusi membatasi dua periode.

"Marilah kita clear-kan, to be honest, to the point-lah sudah. Musyawarah Rakyat ini adalah musyawarah relawan Jokowi yang ingin Jokowi lagi...Maksud saya kita enggak usah mutar-mutar gitu. Ini relawan Jokowi lagi bikin musyawarah rakyat yang hasilnya untuk Pak Jokowi," kata Hendri.

Pada kesempatan sama, Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho mengaku bakal mendukung Musra apabila memberikan efek positif, yakni menguatkan demokrasi. Tetapi dia tidak setuju jika musra mengarah pada konsolidasi presiden tiga periode.

"Tetapi kemudian kalau ada arah musra itu untuk mengkonsolidasi tiga periode, tentu kita akan menolak. Karena sejak awal kita mengatakan bahwa periode tiga kekuasaan tentu melanggar konstitusi," ujar anggota dewan dari Kalimantan Timur itu.

Namun, atas tudingan-tudingan itu, Panel yang juga bagian dari kepemimpinan kepanitiaan Musra membantahnya.

"Kita jangan curiga tentang apa yang dipikirkan oleh rakyat di bawah. Itulah ekspresi keinginan rakyat," kata Panel.

Lihat Juga : Kala Rocky Gerung dan Gibran Bicara Kedunguan hingga Otak Kosong