Panas Demokrat Vs PDIP Jadi Drama Oposisi yang Tertunda
CNN Indonesia
Selasa, 27 Sep 2022 07:32 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
SBY Demokrat bertemu dengan Megawati PDIP, (Dok. Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah elite Partai Demokrat semakin kencang melayangkan sindiran kepada PDIP selaku partai utama koalisi pemerintah dan pengusung Presiden Joko Widodo menjelang pemilu atau Pilpres 2024.
Usai pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Rapimnas partai pertengahan September lalu, kritik dan sindiran Demokrat kepada PDIP kini semakin dilontarkan dengan telanjang.
Teranyar, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief memberikan analisis berbau sindiran kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nada sindiran Andi itu dilontarkan seiring wacana pencalonan Puan oleh PDIP yang semakin menguat. Kata dia, karena terus jeblok di mayoritas hasil survei, satu-satunya cara Puan bisa menang di Pilpres adalah dengan menjegal para sosok potensial lain dalam bursa pencalonan presiden.
"Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang, semua ditangkapin aja," kata Andi lewat keterangan video, Minggu (25/9).
Andi bahkan menuding kabar desain skenario dua pasangan calon dalam Pilpres 2024 datang dari Jokowi. Kabar itu kali pertama disinggung SBY di Rapimnas Demokrat pertengahan September lalu. Hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari DPP PDIP soal sindiran Arief
Sementara, pihak Istana melalui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menegaskan Jokowi tak memiliki kewenangan membuat skenario dua paslon di Pilpres 2024. Dia bilang, yang menentukan arah koalisi dan paslon Pilpres adalah partai.
"Yang menentukan pasangan calon bukan pribadi Pak Jokowi, bukan Pak SBY juga. Tapi parpol atau gabungan parpol," kata Ade kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/9).
Lalu, apa alasan Demokrat semakin telanjang mengkritik PDIP, murni spontanitas atau demi basis elektoral 2024?
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo menilai sikap keras Demokrat mestinya ditunjukkan sejak awal masa pemerintahan Jokowi. Pasalnya, menurut Adi, sebagai satu dari dua partai oposisi, Demokrat bersama PKS selama ini lebih terlihat adem ayem.
Adi heran Demokrat baru bersikap keras menjelang akhir masa jabatan Jokowi di 2024.
"Ini kan fungsi kontrol pada politik terutama dari oposisi yang selama ini adem ayem," kata dia saat dihubungi, Senin (26/9).
Namun begitu, Adi mengaku enggan menaruh curiga dan mengajak semua pihak mencermati sikap agresif Demokrat beberapa waktu terakhir. Terutama mengenai tudingan kecurangan dan dugaan skenario dua paslon di Pilpres.
Selain harus dicermati, Adi menilai pernyataan SBY mestinya menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
Di sisi lain, dia menilai baik pemerintah atau partai koalisi tak perlu kebakaran jenggot. Menurut dia, kalau toh tudingan SBY itu keliru, semua pihak mestinya bisa membuktikannya dengan membuat aturan yang ketat soal Pemilu.
"Ya udah mari kita bersama-sama bikin aturan permainan yang oke, yang nggak ada yang curang," ucap Adi.
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu juga tak mencium motif elektoral sebagai tujuan utama dari kritik dan sindiran Partai Demokrat.
Dia menilai langkah kritik, sindiran, dan tudingan Demokrat hanya fungsi oposisi yang tertunda. Namun, Adi mewanti-wanti partai berlambang bintang mercy itu justru akan di-framming atau diidentikkan dengan partai yang selalu gemar drama dan kerap mencuri muka.
"Menurut saya politik itu persepsi. Demokrat bisa diframing sebagai mereka yang senang drama, cari muka," katanya.
Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Jati meyakini kritik-kritik Demokrat murni spontanitas alih-alih menjadi fungsi kontrol sebagai oposisi. Wasis menilai kritik tersebut juga hanya untuk melindungi institusi partai.
Bukan saja Demokrat, Wasis menyebut aksi saling sindir antar kedua partai tak substantif. Sebab, menurut dia, keduanya hanya saling mengklaim. Kritik dan tuduhan itu belakangan semakin bernada menjatuhkan dan tak etis di ranah publik.
Padahal, sebagai sesama partai penguasa, PDIP dan Demokrat seharusnya bisa menjadi contoh bagaimana seharusnya partai politik bekerja.
"Apalagi keduanya adalah partainya dua mantan presiden. Idealnya perlu jadi contoh baik bagi para parpol lain dan pemilih tentang berdemokrasi yang sehat," katanya.
Menurut Wasis, aksi saling sindir yang ditunjukkan masing-masing partai tak membangun kultur demokrasi yang sehat. Sebab kritik-kritik tersebut disampaikan dan bersifat personal.
Terlebih, dengan kultur politik di Indonesia, partai koalisi pemerintah selalu ingin menunjukkan dirinya sebagai partai penguasa. Sedangkan, oposisi dianggap partai pinggiran yang lebih sering diabaikan.
"Oposisi adalah aktor pinggiran dalam sistem kekuasaan yang tidak dianggap. Hal inilah yang menyebabkan kenapa koalisi dan oposisi tidak akur," katanya.
Hingga berita ini ditulis, Demokrat belum angkat suara terkait bertubi-tubi sindiran mereka kepada PDIP. CNNIndonesia.com telah menghubungi Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Putra Mahendra dan Deputi Bappilu Kamhar Lakumani, namun keduanya tak merespons.
Sejumlah elite Partai Demokrat semakin kencang melayangkan sindiran kepada PDIP selaku partai utama koalisi pemerintah dan pengusung Presiden Joko Widodo menjelang pemilu atau Pilpres 2024.
Usai pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Rapimnas partai pertengahan September lalu, kritik dan sindiran Demokrat kepada PDIP kini semakin dilontarkan dengan telanjang.
Teranyar, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief memberikan analisis berbau sindiran kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nada sindiran Andi itu dilontarkan seiring wacana pencalonan Puan oleh PDIP yang semakin menguat. Kata dia, karena terus jeblok di mayoritas hasil survei, satu-satunya cara Puan bisa menang di Pilpres adalah dengan menjegal para sosok potensial lain dalam bursa pencalonan presiden.
"Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang, semua ditangkapin aja," kata Andi lewat keterangan video, Minggu (25/9).
Andi bahkan menuding kabar desain skenario dua pasangan calon dalam Pilpres 2024 datang dari Jokowi. Kabar itu kali pertama disinggung SBY di Rapimnas Demokrat pertengahan September lalu. Hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari DPP PDIP soal sindiran Arief
Sementara, pihak Istana melalui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menegaskan Jokowi tak memiliki kewenangan membuat skenario dua paslon di Pilpres 2024. Dia bilang, yang menentukan arah koalisi dan paslon Pilpres adalah partai.
"Yang menentukan pasangan calon bukan pribadi Pak Jokowi, bukan Pak SBY juga. Tapi parpol atau gabungan parpol," kata Ade kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/9).
Lalu, apa alasan Demokrat semakin telanjang mengkritik PDIP, murni spontanitas atau demi basis elektoral 2024?
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo menilai sikap keras Demokrat mestinya ditunjukkan sejak awal masa pemerintahan Jokowi. Pasalnya, menurut Adi, sebagai satu dari dua partai oposisi, Demokrat bersama PKS selama ini lebih terlihat adem ayem.
Adi heran Demokrat baru bersikap keras menjelang akhir masa jabatan Jokowi di 2024.
"Ini kan fungsi kontrol pada politik terutama dari oposisi yang selama ini adem ayem," kata dia saat dihubungi, Senin (26/9).
Namun begitu, Adi mengaku enggan menaruh curiga dan mengajak semua pihak mencermati sikap agresif Demokrat beberapa waktu terakhir. Terutama mengenai tudingan kecurangan dan dugaan skenario dua paslon di Pilpres.
Selain harus dicermati, Adi menilai pernyataan SBY mestinya menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
Di sisi lain, dia menilai baik pemerintah atau partai koalisi tak perlu kebakaran jenggot. Menurut dia, kalau toh tudingan SBY itu keliru, semua pihak mestinya bisa membuktikannya dengan membuat aturan yang ketat soal Pemilu.
"Ya udah mari kita bersama-sama bikin aturan permainan yang oke, yang nggak ada yang curang," ucap Adi.
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu juga tak mencium motif elektoral sebagai tujuan utama dari kritik dan sindiran Partai Demokrat.
Dia menilai langkah kritik, sindiran, dan tudingan Demokrat hanya fungsi oposisi yang tertunda. Namun, Adi mewanti-wanti partai berlambang bintang mercy itu justru akan di-framming atau diidentikkan dengan partai yang selalu gemar drama dan kerap mencuri muka.
"Menurut saya politik itu persepsi. Demokrat bisa diframing sebagai mereka yang senang drama, cari muka," katanya.
Kritik Spontan ke PDIP demi Lindungi Kepentingan Demokrat
Jumpa SBY dan Megawati dan Puan ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Jati meyakini kritik-kritik Demokrat murni spontanitas alih-alih menjadi fungsi kontrol sebagai oposisi. Wasis menilai kritik tersebut juga hanya untuk melindungi institusi partai.
Bukan saja Demokrat, Wasis menyebut aksi saling sindir antar kedua partai tak substantif. Sebab, menurut dia, keduanya hanya saling mengklaim. Kritik dan tuduhan itu belakangan semakin bernada menjatuhkan dan tak etis di ranah publik.
Padahal, sebagai sesama partai penguasa, PDIP dan Demokrat seharusnya bisa menjadi contoh bagaimana seharusnya partai politik bekerja.
"Apalagi keduanya adalah partainya dua mantan presiden. Idealnya perlu jadi contoh baik bagi para parpol lain dan pemilih tentang berdemokrasi yang sehat," katanya.
Menurut Wasis, aksi saling sindir yang ditunjukkan masing-masing partai tak membangun kultur demokrasi yang sehat. Sebab kritik-kritik tersebut disampaikan dan bersifat personal.
Terlebih, dengan kultur politik di Indonesia, partai koalisi pemerintah selalu ingin menunjukkan dirinya sebagai partai penguasa. Sedangkan, oposisi dianggap partai pinggiran yang lebih sering diabaikan.
"Oposisi adalah aktor pinggiran dalam sistem kekuasaan yang tidak dianggap. Hal inilah yang menyebabkan kenapa koalisi dan oposisi tidak akur," katanya.
Hingga berita ini ditulis, Demokrat belum angkat suara terkait bertubi-tubi sindiran mereka kepada PDIP. CNNIndonesia.com telah menghubungi Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Putra Mahendra dan Deputi Bappilu Kamhar Lakumani, namun keduanya tak merespons.
