Misi Puan Kudu Gas Pol Kejar Elektabilitas Capres 2024
CNN Indonesia
Kamis, 29 Sep 2022 07:53 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani digadang-gadang menjadi bakal calon presiden pada Pilpres 2024. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani terus digadang-gadang menjadi bakal calon presiden pada Pilpres 2024.
Namun, berdasarkan sejumlah hasil survei, elektabilitas Puan selalu tertinggal jauh dengan sejumlah tokoh, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Hasil survei Charta Politika menunjukkan Ganjar menempati posisi pertama dengan elektabilitas 31,3 persen dan Anies menempati posisi tiga dengan elektabilitas sebesar 20,6 persen.
Sementara Puan berada di posisi keenam dengan tingkat elektabilitas yang selisihnya cukup jauh, yakni sebesar 2,4 persen.
Begitu pun hasil Lingkar Survei Jakarta (LSJ), Ganjar dan Anies masih unggul di atas Puan. Meskipun, dalam survei ini disebutkan bahwa Puan mengalami peningkatan elektabilitas.
Untuk mengejar ketinggalan elektabilitas ini Puan disebut perlu mengambil strategi besar, cepat dan efektif.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Puan sebagai Ketua DPR RI perlu membuat kebijakan yang pro rakyat.
Selama ini Puan dinilainya belum memaksimalkan posisi sebagai Ketua DPR. Sebab, kata Ujang, selama ini Puan selalu mengikuti kebijakan sesuai keinginan pemerintah, yang tak jarang tidak populer di mata rakyat. Ini yang kemudian berdampak pada rendahnya elektabilitas Puan.
"Puan dianggap oleh rakyat, dianggap oleh publik selalu menstempel, selalu mengetok palu apa yang diinginkan oleh pemerintah, sedangkan yang diinginkan oleh pemerintah itu tidak pro rakyat," kata Ujang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (28/9).
Ujang mencontohkan saat DPR di bawah kepemimpinan Puan mengesahkan revisi UU KPK hingga Omnibus Law. Padahal, kedua aturan ini mendapat penolakan cukup keras dari publik.
"Maka rakyat menilai bahwa Puan tidak memperjuangkan rakyat, oleh karena itu mestinya dia membuat kebijakan pro rakyat," ujarnya.
Di samping itu, Puan juga telah mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) serta UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Ujang tak menampik bahwa keduanya adalah produk hukum yang bagus, namun tak cukup mengerek elektabilitas Puan.
"UU itu tidak menjadi sorotan publik, jadi harusnya UU yang menjadi sorotan yang harus diperhatikan, belum bisa," ucap Ujang.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kanan) saat paripurna pertama Rakernas II PDIP di Jakarta, Selasa (21/6/2022). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Sejumlah loyalis Puan di DPR RI Fraksi PDIP juga sempat membentuk Dewan Kolonel. Tujuannya untuk meningkatkan citra Puan sebagai bakal calon presiden hingga ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Namun belakangan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa Dewan Kolonel tidak ada dan tidak dikenal dalam struktur partainya.
Pendekatan secara langsung kepada masyarakat, juga perlu dilakukan oleh Puan. Namun, Ujang mengingatkan pendekatan ini harus dilakukan secara egaliter.
Ujang menilai selama ini pendekatan yang dilakukan Puan cenderung elitis. Ini dikarenakan Puan memiliki keistimewaan sebagai anak dan cucu seorang presiden.
"Ini kan pola pikir elite, oleh karena itu kalau ingin ketemu dengan rakyat ya harus sama dengan bahasa rakyat, harus sesuai, dalam kondisi capek, lelah, dalam kondisi apapun Puan harus tersenyum dengan rakyat," kata Ujang.
Puan pun memiliki sejumlah modal yang bisa menjadi keuntungan baginya. Salah satunya, posisi Puan sebagai Ketua DPR RI.
Jabatan itu, kata Ujang, sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Puan untuk menaikkan popularitas dan mengerek elektabilitasnya.
Selain itu, lanjut Ujang, sosok Puan yang merupakan anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menjadi keuntungan tersendiri.
"Dia pemilik tiket 20 persen, artinya dia punya kelebihan," ujarnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Pengamat dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menyebut Puan Maharani belum memiliki rekam jejak yang panjang di jabatan publik.
Meskipun, sebelum menduduki jabatan Ketua DPR RI, Puan juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Namun menurutnya, jabatan itu tidak cukup strategis untuk menunjukkan sesuatu capaian kerja kepada publik.
Hal ini, kata Bawono, secara tak langsung membuat Puan tidak memiliki cukup ruang dan jam terbang tinggi untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat.
"Baru belakangan ini saja Puan Maharani terlihat giat menemui warga berkomunikasi dengan mereka mengenai persoalan hidup sehari-hari dihadapi," tuturnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati menyampaikan bahwa selama ini belum ada narasi soal kepemimpinan dari sosok Puan. Ini berbanding terbalik dengan Ganjar dan Anies.
"Ganjar adalah sosok pemimpin populis, Anies dengan pemilih agamisnya, Puan belum ada narasi seperti itu yang melekat terkait narasi kepemimpinan, itu juga menyebabkan sosok Puan belum terlihat menonjol," ucap dia.
Atas dasar ini, Wasisto beranggapan bahwa Puan perlu mengubah citranya dan memunculkan narasi kepemimpinan itu. Dengan demikian, upaya untuk mengejar elektabilitas Ganjar dan Anies bisa dilakukan.
Gas Pol Kerek Elektabilitas
Ujang menyebut Puan mesti bekerja keras untuk mengerek elektabilitasnya demi bersaing sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024.
"Yang harus dilakukan oleh Puan ya hanya bekerja keras untuk bisa menaikkan elektabilitas," kata dia.
Disampaikan Ujang, kerja keras itu mau tak mau harus dilakukan Puan mulai saat ini. Bahkan, Puan harus tancap gas untuk menaikkan elektabilitas dan popularitasnya di tengah masyarakat.
Ini mengingat waktu pendaftaran tinggal kurang lebih satu tahun lagi. Kemudian, waktu pemilihan juga akan berlangsung dua tahun lagi.
"Waktunya sempit, tidak lama, waktu itu kan berjalan terus, ya suka tidak suka harus gas pol untuk bisa dekat dengan rakyatnya," ucap Ujang.
Sementara itu, Bawono menyebut Puan juga mesti lebih luwes dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat, terutama di tingkat akar rumput.
Puan, kata Bawono, juga mesti sabar dan sungguh-sungguh dalam mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga bisa memahami apa masalah yang mereka alami.
"Keluwesan dalam berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan warga di tingkat akar rumput menjadi salah satu kunci bagi Puan Maharani untuk dapat lebih disukai oleh publik," ujarnya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani terus digadang-gadang menjadi bakal calon presiden pada Pilpres 2024.
Namun, berdasarkan sejumlah hasil survei, elektabilitas Puan selalu tertinggal jauh dengan sejumlah tokoh, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Hasil survei Charta Politika menunjukkan Ganjar menempati posisi pertama dengan elektabilitas 31,3 persen dan Anies menempati posisi tiga dengan elektabilitas sebesar 20,6 persen.
Sementara Puan berada di posisi keenam dengan tingkat elektabilitas yang selisihnya cukup jauh, yakni sebesar 2,4 persen.
Begitu pun hasil Lingkar Survei Jakarta (LSJ), Ganjar dan Anies masih unggul di atas Puan. Meskipun, dalam survei ini disebutkan bahwa Puan mengalami peningkatan elektabilitas.
Untuk mengejar ketinggalan elektabilitas ini Puan disebut perlu mengambil strategi besar, cepat dan efektif.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Puan sebagai Ketua DPR RI perlu membuat kebijakan yang pro rakyat.
Selama ini Puan dinilainya belum memaksimalkan posisi sebagai Ketua DPR. Sebab, kata Ujang, selama ini Puan selalu mengikuti kebijakan sesuai keinginan pemerintah, yang tak jarang tidak populer di mata rakyat. Ini yang kemudian berdampak pada rendahnya elektabilitas Puan.
"Puan dianggap oleh rakyat, dianggap oleh publik selalu menstempel, selalu mengetok palu apa yang diinginkan oleh pemerintah, sedangkan yang diinginkan oleh pemerintah itu tidak pro rakyat," kata Ujang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (28/9).
Ujang mencontohkan saat DPR di bawah kepemimpinan Puan mengesahkan revisi UU KPK hingga Omnibus Law. Padahal, kedua aturan ini mendapat penolakan cukup keras dari publik.
"Maka rakyat menilai bahwa Puan tidak memperjuangkan rakyat, oleh karena itu mestinya dia membuat kebijakan pro rakyat," ujarnya.
Di samping itu, Puan juga telah mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) serta UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Ujang tak menampik bahwa keduanya adalah produk hukum yang bagus, namun tak cukup mengerek elektabilitas Puan.
"UU itu tidak menjadi sorotan publik, jadi harusnya UU yang menjadi sorotan yang harus diperhatikan, belum bisa," ucap Ujang.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kanan) saat paripurna pertama Rakernas II PDIP di Jakarta, Selasa (21/6/2022). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Sejumlah loyalis Puan di DPR RI Fraksi PDIP juga sempat membentuk Dewan Kolonel. Tujuannya untuk meningkatkan citra Puan sebagai bakal calon presiden hingga ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Namun belakangan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa Dewan Kolonel tidak ada dan tidak dikenal dalam struktur partainya.
Pendekatan secara langsung kepada masyarakat, juga perlu dilakukan oleh Puan. Namun, Ujang mengingatkan pendekatan ini harus dilakukan secara egaliter.
Ujang menilai selama ini pendekatan yang dilakukan Puan cenderung elitis. Ini dikarenakan Puan memiliki keistimewaan sebagai anak dan cucu seorang presiden.
"Ini kan pola pikir elite, oleh karena itu kalau ingin ketemu dengan rakyat ya harus sama dengan bahasa rakyat, harus sesuai, dalam kondisi capek, lelah, dalam kondisi apapun Puan harus tersenyum dengan rakyat," kata Ujang.
Puan pun memiliki sejumlah modal yang bisa menjadi keuntungan baginya. Salah satunya, posisi Puan sebagai Ketua DPR RI.
Jabatan itu, kata Ujang, sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Puan untuk menaikkan popularitas dan mengerek elektabilitasnya.
Selain itu, lanjut Ujang, sosok Puan yang merupakan anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menjadi keuntungan tersendiri.
"Dia pemilik tiket 20 persen, artinya dia punya kelebihan," ujarnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Rekam Jejak Tak Cukup dan Nihil Narasi Kepemimpinan
Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di acara DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2020). (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Pengamat dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menyebut Puan Maharani belum memiliki rekam jejak yang panjang di jabatan publik.
Meskipun, sebelum menduduki jabatan Ketua DPR RI, Puan juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Namun menurutnya, jabatan itu tidak cukup strategis untuk menunjukkan sesuatu capaian kerja kepada publik.
Hal ini, kata Bawono, secara tak langsung membuat Puan tidak memiliki cukup ruang dan jam terbang tinggi untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat.
"Baru belakangan ini saja Puan Maharani terlihat giat menemui warga berkomunikasi dengan mereka mengenai persoalan hidup sehari-hari dihadapi," tuturnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati menyampaikan bahwa selama ini belum ada narasi soal kepemimpinan dari sosok Puan. Ini berbanding terbalik dengan Ganjar dan Anies.
"Ganjar adalah sosok pemimpin populis, Anies dengan pemilih agamisnya, Puan belum ada narasi seperti itu yang melekat terkait narasi kepemimpinan, itu juga menyebabkan sosok Puan belum terlihat menonjol," ucap dia.
Atas dasar ini, Wasisto beranggapan bahwa Puan perlu mengubah citranya dan memunculkan narasi kepemimpinan itu. Dengan demikian, upaya untuk mengejar elektabilitas Ganjar dan Anies bisa dilakukan.
Gas Pol Kerek Elektabilitas
Ujang menyebut Puan mesti bekerja keras untuk mengerek elektabilitasnya demi bersaing sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024.
"Yang harus dilakukan oleh Puan ya hanya bekerja keras untuk bisa menaikkan elektabilitas," kata dia.
Disampaikan Ujang, kerja keras itu mau tak mau harus dilakukan Puan mulai saat ini. Bahkan, Puan harus tancap gas untuk menaikkan elektabilitas dan popularitasnya di tengah masyarakat.
Ini mengingat waktu pendaftaran tinggal kurang lebih satu tahun lagi. Kemudian, waktu pemilihan juga akan berlangsung dua tahun lagi.
"Waktunya sempit, tidak lama, waktu itu kan berjalan terus, ya suka tidak suka harus gas pol untuk bisa dekat dengan rakyatnya," ucap Ujang.
Sementara itu, Bawono menyebut Puan juga mesti lebih luwes dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat, terutama di tingkat akar rumput.
Puan, kata Bawono, juga mesti sabar dan sungguh-sungguh dalam mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga bisa memahami apa masalah yang mereka alami.
"Keluwesan dalam berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan warga di tingkat akar rumput menjadi salah satu kunci bagi Puan Maharani untuk dapat lebih disukai oleh publik," ujarnya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kanan) saat paripurna pertama Rakernas II PDIP di Jakarta, Selasa (21/6/2022). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
