Ketua MK Anwar Usman soal Aswanto Dicopot DPR: No Comment

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tak mau berkomentar terkait pencopotan tiba-tiba salah satu hakim konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Itu mestinya jangan tanya saya. No comment, kan (itu kewenangan) DPR," kata Anwar saat ditemui di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (4/10).

Anwar meminta masalah pencopotan Aswanto ditanyakan langsung kepada DPR. Pihaknya tak bisa menilai keputusan tersebut lantaran menjadi kewenangan DPR.

"Sebaiknya ditanya ke DPR. Kita tidak bisa menilai itu (pencopotan), kan kewenangan lembaga pengusul dalam hal ini DPR. Kita juga tidak boleh menilai lembaga lainnya. (Saya), tidak bisa memberikan statement apa-apa," ujarnya.

DPR memberhentikan Aswanto dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meski masa pensiunnya masih panjang. Alasannya, Aswanto disebut telah menganulir undang-undang produk DPR di MK.

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan kinerja Aswanto sebagai hakim konstitusi yang diusulkan DPR mengecewakan.

"Tentu mengecewakan, dong. Ya, bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia. Dia wakilnya dari DPR. Kan, gitu, toh," kata Bambang di Gedung DPR, Jumat (30/9).

Bambang menilai Aswanto tidak melaksanakan komitmen sebagai Hakim Konstitusi usulan DPR. Oleh sebab itu, pihaknya memutuskan mengganti Aswanto dengan Guntur.

"Ya, bukan kecewa. Dasarnya, Anda tidak komitmen, begitu lho. Enggak komit dengan kita [DPR]. Ya mohon maaf lah, kita punya hak dipakai lah," ucap politikus PDIP itu.

DPR pun menunjuk Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah menggantikan Aswanto. Bambang mengklaim keputusan itu didasari atas pertimbangan yang matang.

"Beliau [Guntur] sudah sangat paham di kesekjenan, MK, tahu segala macam prosedur, itu kita pilih," ujarnya.