Akmal Malik Dorong Kolaborasi untuk Susun Data yang Akurat di Daerah

Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik bersama Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar di Kabupaten Mamuju, Rabu (5/10).

Di awal acara, dilakukan penandatanganan dukungan Regsosek oleh Akmal Malik, Ketua DPRD Sulbar, dan pimpinan Forkopimda sebagai bentuk dukungan dalam pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Akmal Malik mengatakan, BPS merupakan duta data nasional. Namun, masih diperlukan peningkatan data presisi secara regional dalam manajemennya.

"Persoalan utama di setiap daerah, kurangnya manajemen data yang akurat. Saya berharap semua stakeholder dapat berkolaborasi untuk dapat menciptakan data yang akurat," kata Akmal Malik yang juga merupakan Ditjen Otoda Kemendagri.

Saat ini, negara tengah berada di kondisi yang tidak biasa. Karena itu, Sulbar diharapkan mampu terus maju dengan cara yang juga tidak biasa.

"Kuncinya, kita harus komitmen berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah, utamanya terkait pendataan registrasi sosial ekonomi," kata Akmal Malik.

Anggota DPD RI Iskandar Muda Baharuddin Lupa mengemukakan, pendataan harus dilakukan sebaik mungkin agar bansos maupun subsidi sampai tepat sasaran, dengan melibatkan msyarakat.

"Kami berharap Regsosek ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga output-nya dapat menjadi jembatan koordinasi dan berbagai pakai antar lintas sektoral di berbagai daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat indonesia," kata Iskandar.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar Tina Wahyufitri menambahkan, BPS adalah instansi yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan pendataan terkait perlindungan sosial. Sejalan dengan instruksi Presiden No.4 Tahun 2022, di mana BPS ditugaskan melakukan pendataan penduduk miskin ekstrem.

"BPS berperan penting dalam registrasi sosial ekonomi, juga mewujudkan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara BPS, instansi Pemerintah dan masyarakat dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional," kata Tina.