Fadli Zon Usul Kapolda Jatim Diganti Buntut Tragedi Kanjuruhan

Anggota DPR RI Fadli Zon berpendapat Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Nico Afinta seharusnya diganti buntut tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jatim.

"Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau saya lihat sih Kapolda [Jatim] juga diganti saja, kan itu aspirasi masyarakat juga," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (5/10).

Ia meminta tragedi Kanjuruhan direspons secara sensitif. Dalam sejumlah peristiwa serupa di luar negeri, menurutnya, pejabat yang bertanggung jawab langsung mengundurkan diri dan tidak menunggu dicopot oleh atasannya.

"Jadi harus sensitiflah melihat, kalau di luar negeri itu bukan dicopot, mundur. Jadi masih revolusi mentalnya jalan, mereka mengundurkan diri baik itu kapolres, kapolda. Tentu ini kejadian Shinzo Abe di sana, bukan hanya mundur bahkan ada yang bunuh diri karena gagal. Kita tidak ada tradisi itu, paling enggak tradisi malulah kalau gagal," katanya.

Fadli menilai penyebab tragedi Kanjuruhan ialah penggunaan gas air mata yang dilarang oleh FIFA digunakan di dalam stadion.

Dia pun menyayangkan penggunaan gas air mata itu telah menimbulkan banyaknya korban meninggal dunia.

"Menurut saya, kuncinya jelas di situ gas air mata, penerapan gas air mata di lapangan yang kabarnya itu tidak diperbolehkan oleh FIFA sendiri jelas. Kenapa misalnya kalau untuk mempersiapkan, mengantisipasi itu bukan water cannon, bukan air yang netral. Tentu enggak akan banyak korban, apalagi sampai meninggal. Paling orang berjatuhan atau apa," ucap politikus Partai Gerindra itu.

Berangkat dari itu, ia meminta prosedur penyelenggara sepak bola di Indonesia ditinjau kembali. Fadli mengingatkan bahwa masyarakat, khususnya para pendukung klub sepak bola bukan musuh.

Menurutnya, para pendukung klub sepak bola datang ke stadion untuk santai, menikmati hiburan, dan mengapresiasi tim kesayangannya.

"Jangan dianggap musuh. Ini seperti menganggap rakyat itu kayak musuh. Ini enggak boleh, mentalitas seperti ini yang harus diubah dari aparat penegak hukum juga, aparat pengamanan," kata Fadli.

Sebelumnya, sejumlah pihak mendesak agar Nico dicopot dari jabatan Kapolda Jatim. Nico dinilai harus bertanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid memandang hal itu diperlukan karena Nico memegang kewenangan pengamanan tertinggi di wilayah Jawa Timur.

"Kapolda Jawa Timur Layak dimintai tanggung jawab termasuk dicopot jika memang gagal atau tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah kejadian tersebut," tegasnya.

Merespons, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan tim investigasi bekerja berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

"Tim investigasi yang dibentuk oleh Pak Kapolri ini bekerja berdasarkan fakta hukum. Kita tentunya tidak berandai-andai dan tentunya keputusan nanti ada di Bapak Kapolri," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (4/10).