KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

CNN Indonesia
Kamis, 06 Okt 2022 13:40 WIB
KPK meminta anak dan istri Lukas itu kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan. Jika tidak, KPK tak segan untuk menjemput paksa keduanya. KPK akan melayangkan surat panggilan pemeriksaan kedua untuk istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe, Astract Bona Timoramo Enembe dan Yulce Wenda. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melayangkan surat panggilan pemeriksaan kedua untuk istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe, Yulce Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe.

KPK meminta istri dan anak Lukas itu kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan. Jika tidak, lembaga antirasuah tak segan untuk menjemput paksa kedua saksi itu.

"Soal mangkirnya para saksi, pasti kami segera panggil yang kedua kalinya dan jika mangkir kembali maka sesuai ketentuan hukum bisa dilakukan jemput paksa terhadap saksi," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis, Kamis (6/10).

Jemput paksa terhadap saksi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 112 ayat 2 KUHAP menyatakan: "Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya."

Astract Bona dan Yulce Wenda seyogianya diperiksa pada Rabu (5/10) kemarin, namun keduanya mangkir tanpa memberikan alasan.

Tim penyidik KPK saat ini telah memblokir rekening Yulce Wenda. Hal itu dilakukan sebagai bagian kebutuhan pembuktian pada proses penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi.

"Telah lama kami lakukan pemblokiran tersebut, bukan karena saksi tersebut mangkir tidak datang memenuhi panggilan KPK," terang Ali.

KPK kesulitan memeriksa Lukas Enembe dan keluarganya. Dari dua panggilan baik sebagai saksi maupun tersangka, Lukas selalu absen. Dia berdalih masih menderita sakit.

Atas dasar itu, KPK berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua untuk bisa memeriksa Lukas.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Itu dilakukan agar memudahkan penanganan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Papua.

(ryn/fra)


[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER