Puan dan Sekilas Wajah Politisi Perempuan Indonesia

Video singkat di Pasar Pondok Gede, Bekasi itu menjadi viral dan ditonton ribuan orang. Puan Maharani sedang melempar kaos ke berbagai arah dengan muka tanpa senyum. Ketua DPR sekaligus salah satu kandidat calon presiden PDI Perjuangan ini dikritik bersikap cemberut saat menemui rakyat kecil.

Puan adalah salah satu kader utama PDIP. Bukan hanya sebagai salah satu Ketua DPP dan salah satu kandidat capres, Puan juga adalah anak dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sejak beberapa bulan terakhir memang muncul spekulasi Puan memang sedang habis-habisan 'diperkenalkan' pada pemilih. Sejak pertengahan 2021, baliho ukuran raksasa disebar di berbagai kota di Indonesia dengan wajah keibuan Puan berkebaya bertulis Kepak Sayap Kehinnekaan.

Sejak pertengahan tahun ini baliho Puan bertuliskan Cucu Bung Karno ganti muncul di berbagai lokasi strategis. Selain bagi kaos, Puan juga tampil menanam padi di Badung, Bali, dan bahkan membantu membuat pondasi bangunan di Wonogiri, Jawa Tengah.

Lihat Juga : Anies Sambangi Petamburan Hadiri Akad Nikah Putri Rizieq Shihab

Hasilnya, belum kelihatan. Setidaknya menurut serangkaian survei yang digelar sepanjang setahun terakhir. Salah satu yang terbaru, studi eksperimental dalam survei nasional SMRC menunjukkan bahwa dibanding para kandidat capres seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, nama Puan tidak cukup menciptakan efek ekor jas (coattail effect), yakni tambahan suara yang didapat partai dari pemilu legislatif akibat dukungan terhadap capres yang diajukan partai tersebut untuk pilpres.

"Mbak Puan tidak meningkatkan elektabilitas PDIP kalau dia dicalonkan," kata Saiful Mujani saat menjelaskan hasil studi melalui rilis pers pekan lalu. Sementara Anies, Ganjar dan Prabowo masing-masing menyumbang efek pemilih tambahan yang signifikan jika diumumkan PDIP sebagai capres.

Memberi warna

Puan Maharani adalah satu dari 123 orang perempuan anggota DPR saat ini. Jumlah ini merupakan 21,6% dari total anggota DPR - di bawah target 30% keterwakilan perempuan yang diamanatkan UU Pemilu. Jumlah ini juga masih di bawah rerata global yang mencapai 26% perempuan di DPR menurut Inter-Parliamentary Union.

Dibanding dengan awal reformasi lebih dari 23 tahun lalu yang hanya 9%, jumlah ini sebenarnya sudah jauh bertambah. Mengejar angka 30% terbukti sangat merepotkan bagi semua partai dan bahkan akhirnya seperti ditunjukkan oleh studi Perludem tahun 2014, partai yang kekurangan caleg perempuan kemudian "mencomot dari mana saja" asal kuota terisi.

Dari hasil akhir yang masih di bawah ideal ini, pemerhati pemilu Titi Anggraini menyebut peran politisi perempuan di parlemen saat ini adalah "memberi warna" dalam kerja-kerja legislasi.

Lihat Juga : Cak Imin Sebut Deklarasi Capres dari PKB Paling Lambat Akhir Oktober

"Misalnya dalam pembentukan UU TPKS, revisi UU Perkawinan terutama terkait usia minimal kawin, UU Penyandang Disabilitas, dan sejumlah legislasi lainnya. Meski, harus juga diakui bahwa politisi perempuan juga jadi bagian dari sejumlah legislasi bermasalah,"kata Titi kepada CNN Indonesia melalui aplikasi tukar pesan.

Dalam kasus UU TPKS, rancangannya sudah diajukan sejak tujuh tahun lalu mengalami pembahasan alot karena perbedaan sudut pandang dalam menangani korban kekerasan seksual. RUU akhirnya disahkan Mei lalu dengan perjuangan keras politisi perempuan lintas partai.

Dinasti dan politik proxy

Tetapi sistem politik dan pemilu yang kini berlaku di Indonesia, belum menjamin calon terbaik, termasuk perempuan, yang akan terpilih. Sandungan utamanya ada beberapa lapis termasuk warisan kepercayaan bahwa politisi laki-laki lebih mampu dari perempuan.

Rahayu Saraswati, wakil Ketua Partai Gerindra, mengaku turut merasakan hal ini saat masuk arena politik.

"Faktor budaya. Budaya patriarki yang bahkan dimiliki pemilih perempuan, bisa dirasakan - di mana bahkan perempuan tidak percaya perempuan bisa memimpin sebaik laki-laki. Ketidakpercayaan ya, lebih dari segi perempuan tidak pilih perempuan sih, mindset budaya," kata Saraswati melalui pesan instan, Selasa (4/10).

Perempuan dengan dua anak ini sempat dicalonkan sebagai wakil walikota Tangsel pada Pilkada 2020 mewakili koalisi tujuh partai termasuk Gerindra, PDIP dan Nasdem, meski kemudian gagal.

Seperti Puan Maharani yang merupakan anak Megawati, Saras yang juga keponakan pendiri Partai Gerindra, Prabowo Subianto, relatif lebih mudah mengakses politik karena faktor keluarga. Fenomena ini adalah salah satu fitur utama dalam politik praktis di Indonesia saat ini.

Studi dua ahli politik UI, Sri Budi Eko Wardhani dan Valina Singka, menunjukkan dalam Pemilu 2019 44% perempuan yang dicalonkan merupakan bagian dinasti politik. Akses masuk politik dijaga sangat kuat oleh partai politik, hingga muncul fenomena yang disebut Titi Anggraini sebagai 'politik proxy'.

"Dalam beberapa kasus misalnya, politisi perempuan bahkan menjadi proxy atau sekadar perpanjangan tangan kepentingan dari aktor politik yang juga merupakan kerabatnya. Bisa suami, bapak, ibu, kakak, maupun adik. Praktik ini terjadi dikontribusikan oleh sistem pencalonan partai yang tertutup, elitis, kurang demokratis, transaksional, dan mengabaikan kaderisasi", tambah Titi.

Untuk mendapat gambaran lebih sempurna, Titi menekankan pentingnya melihat pula wajah perempuan di jalur politik non-patisan. Misalnya komisioner pada lembaga-lembaga independen negara seperti KPU, Bawaslu, KPI, KPAI, Ombudsman, dan Komnas HAM yang mewarnai banyak pengambilan keputusan negara.

Berdasar kriteria tentang besarnya pengaruh, Titi menunjuk Megawati Soekarno Putri, Sri Mulyani, Puan Maharani, Khofifah Indar Parawansa, dan Susi Pudjiastuti sebagai perempuan paling diperhitungkan dalam politik Indonesia saat ini.

'Diredupkan'

Salah satu nama politisi perempuan paling berpengaruh yang disebut Titi Anggraini, Susi Pujiastuti, malah tidak merasa dirinya sebagai politisi. Hal ini diamini oleh Susi meski dirinya pernah memegang jabatan tinggi di dunia politik, Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Saya tidak pernah merasa pernah berada di dunia politik. Memegang jabatan publik sebagai menteri adalah jabatan publik sebagai profesional. Saya belum termotivasi masuk dunia politik, jadi belum naik panggung politik," kata Susi melalui pesan singkat, Selasa (4/10) lalu.

Yang tak bisa dibantah adalah base pengikut Susi yang cukup besar di media sosial; 3,5 juta di Twitter dan bahkan 3,8 juta di Instagram. Perempuan pengusaha perikanan dan maskapai penerbangan ini rajin berinteraksi dengan publik lewat dua akun itu, mulai dari isu makan ikan sampai Kanjuruhan.

Lihat Juga : Survei PWS: Sentimen Negatif ke NasDem Usung Anies, Prabowo Kian Kokoh

Setelah menjabat sebagai Menteri KKP dalam Kabinet Presiden Jokowi sampai 2019, Susi mengaku "sampai dengan hari ini belum" berniat masuk gelanggang politik.

Seperti Rahayu Saraswati, Susi juga melihat dunia politik didominasi oleh sentimen gender yang tinggi sehingga belum memberi kesempatan setara kepada perempuan. Di luar itu, masih ada persoalan akses masuk gelanggang yang kuncinya dipegang hanya oleh segelintir orang.

"Dunia politik terutama parpol yang ada milik keluarga atau milik kelompok kecil kroni. Hampir tidak ada yang terbuka for just anybody," tambahnya.

Lihat Juga : Momen Puan-Airlangga Hartarto Jalan Santai di Monas

Saat ditanya apakah pamor politisi perempuan Indonesia jadi redup dalam situasi saat ini, Susi menjawab singkat: "Secara general diredupkan .. sementara yang dimunculkan yang memang tidak bisa bersinar."

Dominasi terhadap akses ini sudah muncul dalam temuan berbagai analisis. Karena kuatnya peran Ketua dan pengurus partai, ekspresi individual politisi menjadi sangat terbatas - untuk laki-laki dan perempuan. Ruang untuk berseberangan sikap dengan partai nyaris tidak ada, meskipun jika sikap itu dianggap merugikan pemilih.

Tentu saja tidak bisa dipukul rata semua kebijakan partai merugikan konstituen. Dalam hal kebijakan memajukan politisi perempuan dari lingkaran dinasti pengurus partai, Rahayu Saraswati mengatakan penilaian tentang kinerja si politisi itu mestinya datang dari masyarakat.

Pertanyaan tentang kinerja politisi perempuan ini juga diajukan pada Puan Maharani, namun belum dijawab hingga terbitnya artikel ini. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Rivana Pratiwi dari CNN Indonesia, Maret lalu Puan mengatakan dirinya menyandang stigma.

"Puan Maharani itu mampu apa tidak ya dilihat dari kinerjanya. Jangan karena mungkin saya jarang tampil atau enggak mau narsis terus 'Puan enggak pernah kerja'. Lihat dulu dong kerjanya. Saya manusia biasa punya banyak kekurangan. Kalau orang tidak mengenal saya mungkin karena memang tidak mau mengenal, karena ada stigma 'Puan enggak mau kerja, hanya karena privilege jadi nggak bisa apa-apa'. Tapi tolong objektif lah dalam menilai seseorang," kata Puan.