Pencopotan Hakim Aswanto, ICW Anggap DPR Mau Tundukkan MK

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras langkah DPR yang mencopot Aswanto dari Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai DPR memiliki niat untuk menundukkan Mahkamah Konstitusi (MK) di masa depan.

"Dasar pemikiran DPR saat memberhentikan Aswanto bermuatan konflik kepentingan dan ingin menundukkan MK pada masa mendatang," kata Kurnia dalam diskusi publik, Rabu (12/10).

Diketahui, DPR menyebut Aswanto dicopot karena menganulir UU yang diinisiasi oleh DPR. Padahal, dulu Aswanto dicalonkan sebagai hakim MK oleh DPR.

Mengenai alasan DPR itu, ICW melihat ada ancaman berbahaya terhadap Mahkamah Konstitusi. Kurnia menganggap DPR ingin menguasai kerja-kerja hakim MK yang seharusnya independen.

"Kalau saya tafsirkan secara menyeluruh bukan tidak mungkin setiap hakim MK yang mereka pilih, mereka memiliki keinginan untuk menguasai sepenuhnya kerja-kerja hakim konstitusi tersebut. Dan ini saya rasa sangat berbahaya bagi masa depan MK mendatang," ujarnya.

Sebelumnya, DPR memberhentikan Aswanto dari jabatan Hakim MK meski masa pensiunnya masih panjang. Alasannya, Aswanto disebut telah menganulir undang-undang produk DPR di MK.

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan kinerja Aswanto sebagai hakim konstitusi yang diusulkan DPR mengecewakan.

"Tentu mengecewakan, dong. Ya, bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia. Dia wakilnya dari DPR. Kan, gitu, toh," kata Bambang di Gedung DPR, Jumat (30/9).

Bambang menilai Aswanto tidak melaksanakan komitmen sebagai Hakim Konstitusi usulan DPR. Oleh sebab itu, pihaknya memutuskan mengganti Aswanto dengan Guntur.

"Ya, bukan kecewa. Dasarnya, Anda tidak komitmen, begitu lho. Enggak komit dengan kita [DPR]. Ya mohon maaf lah, kita punya hak dipakai lah," ucap politikus PDIP itu.

DPR pun menunjuk Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah menggantikan Aswanto. Bambang mengklaim keputusan itu didasari atas pertimbangan yang matang.

"Beliau [Guntur] sudah sangat paham di kesekjenan, MK, tahu segala macam prosedur, itu kita pilih," ujarnya