Hasto: PDIP Tak Kenal Premanisme, Semua Tertib Hukum

Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim partainya selama ini membangun tertib hukum dan tak mengenal istilah premanisme.

"Jadi itulah budaya hukum yang dibangun di PDI Perjuangan. Kita tidak mengenal premanisme di PDI Perjuangan, semua tertib hukum," kata Hasto dalam diskusi 'Reformasi Sistem Hukum Nasional' yang digelar PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (13/10).

Hasto mengklaim pihaknya tidak menggunakan instrumen kekuasaan dalam jalan hukum. Di internal partai, lanjut dia, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga selalu mengingatkan kader untuk mengedepankan hukum.

Ia berkaca ketika PDIP menghadapi Orde Baru, Megawati meminta seluruh seluruh kader partai melawan dengan jalan hukum, bukan cara-cara yang inkonstitusional.

"Dulu ada yang protes, bukankah memilih cara hukum itu yang namanya hakim, kepolisian, jaksa semua dikuasi oleh Pak Harto? Bu Mega mengatakan, kita gugat di 226 kabupaten. Masa di antara 226 kabupaten itu, tidak ada satu hakim pun, jaksa pun, polisi pun yang memiliki mata hati, nurani?" ujar Hasto.

Di sisi lain, Hasto mengatakan reformasi hukum menjadi penting dilakukan saat ini. Ia pun ingin sejarah hukum Indonesia digali kembali. Ia menilai Indonesia kehilangan konsepsi hukumnya selama 32 tahun akibat pemerintahan otoriter Orde Baru.

"Gagasan-gagasan ideal tentang bangsa ini disembunyikan. Misalnya, tidak ada risalah BPUPK.Kemudian kita gali kembali seluruh risalah BPUPK, ternyata konsepsinya luar biasa termasuk dalam sistem hukum. Sistem hukum yang mengabdi pada tujuan negara, yang dimensinya tidak hanya kemanusiaan, keadilan, juga mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Hasto.