Jokowi Bongkar Keluhan Masyarakat Soal Polri, Represif hingga Hedon

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan empat hal yang dikeluhkan masyarakat mengenai institusi Polri, mulai dari pungutan liar (Pungli), tindakan represif, mencari kesalahan, hingga gaya hidup mewah.

Menurutnya, keluhan masyarakat yang tertingi adalah Pungli hingga mencapai angka 29,7 persen. Hal ini diungkapkan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada pejabat Polri, Kapolda, dan Kapolres di Istana Negara, Jumat (14/10).

"Keluhan masyarakat terhadap anggota Polri, ini tugas Saudara-saudara semuanya. Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7 persen itu, ini sebuah persepsi, karena pungli," ujar Jokowi dikutip dari akun YouTube Sekretariat Istana Presiden, Sabtu (15/10).

Jokowi pun meminta agar perilaku pungli anggota Polri segera diredam.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar anggota Polri meredam tindakan sewenang-wenang yang kerap dilakukan. Sehingga, tak ada lagi tindakan represif di masa mendatang terutama dalam pengambilan keputusan terkait masyarakat.

"(Tindakan) sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan yang represif, jauhi," katanya.

Sementara itu, keluhan soal Polri dari masyarakat di posisi ketiga ditempati tindakan mencari-mencari kesalahan dengan 19,2 persen. Kemudian diikuti gaya hidup mewah yang diterapkan pejabat Polri.

"Mencari-cari kesalahan nomor yang ketiga, 19,2 persen, dan yang keempat hidup mewah yang tadi sudah saya sampaikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Secara khusus, Jokowi menyoroti gaya hidup mewah anggota dan pejabat Polri. Padahal, saat ini kondisi ekonomi global sedang tidak menentu. Jokowi mengingatkan agar anggota Polri memiliki sense of crisis di tengah kondisi ini.

"Ini yang semua kapolda, kapolres, pejabat utama Polri harus tahu, keadaan situasi ini harus ngerti sehingga punya sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini, hati-hati," ujar Jokowi.

Ia juga mengaku mendapat banyak laporan terkait gaya hidup. Jokowi menilai meskipun laporan ini remeh-temeh, namun hal ini mengganggu kepercayaan publik pada Polri.

"Urusan mobil, urusan motor gede, urusan remeh temeh, sepatu apa, bajunya apa, dilihat masyarakat saat ini, itu yang kita harus ngerti dalam situasi dunia yang penuh keterbukaan dan keluhan masyarakat terhadap anggota Polri semuanya," tegasnya.

Lihat Juga : Jokowi: Kapolri, Visi Presisi Tak Usah Njlimet-njlimet

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan pengarahan pada ratusan pejabat Polri di Istana Negara. Namun, pengarahan tersebut dilakukan secara tertutup dan baru diungkap lewat unggahan di YouTube pada Sabtu (15/10).

Pantauan CNNIndonesia.com pada Jumat (14/10), seluruh awak media diperintahkan meninggalkan ruangan saat Jokowi hendak memberikan arahan. Saat Kapolri memberikan sambutan wartawan masih diperbolehkan meliput di ruangan tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan total 559 anggota Polri yang hadir dalam pemberian arahan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10).

Listyo mengatakan sebanyak 24 pejabat utama Mabes Polri, namun 3 orang diwakili karena berhalangan hadir. Menurut Listyo, sebanyak 33 kapolda juga hadir, dengan satu orang mewakili.