Heru Disebut Punya 'PR' Berat di DKI Setelah Ditinggal Anies

Direktur Eksekutif Lingkar Studi Kebijakan dan Perencanaan Indonesia Arjun Fatahillah menilai Heru Budi Hartono punya pekerjaan rumah yang berat untuk mengurus DKI Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Heru dipilih untuk menggantikan Anies Baswedan menjadi Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Menurut dia, warga Jakarta menaruh harapan besar agar permasalahan seperti banjir dan kemacetan bisa ditangani dengan baik dan cepat. Hal itu telah diamanatkan juga oleh Presiden Joko Widodo.

"Khususnya penanganan banjir dan macet. Pak Heru juga harus cepat bergerak mengonsolidasikan semua lembaga di bawah Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja lebih efektif," kata Arjun pada keterangannya di Jakarta dikutip dari detik, Minggu (16/10).

Lihat Juga : Spanduk-Bus Anies For Presiden 2024 di Hari Terakhir Jabat Gubernur

Arjun mengakui bahwa banjir menjadi permasalahan yang sangat rumit. Banjir terjadi karena berhubungan dengan sungai yang dangkal, drainase yang buruk, hingga menyebabkan air hujan sulit masuk ke dalam tanah.

Sementara itu, belum semua pengguna properti di Jakarta menggunakan air dari Pam Jaya, jadi masih menggunakan air tanah, sehingga permukaan tanah turun.

"Masalah banjir ini rumit, air hujan gagal masuk ke dalam tanah karena sungai yang dangkal dan drainase buruk, habis itu air tanah terus tersedot oleh pengguna properti, makin habis jadi permukaan tanah makin turun, ini bahaya bagi masa depan Jakarta," katanya.

Arjun mendorong agar Heru nantinya menertibkan para penggun properti agar jangan lagi gunakan air tanah. Dia berpendapat Heru harus mengambil langkah yang sejalan dengan peningkatan pipanisasi Pam Jaya yang saat ini baru 65 persen.

"Dan juga perlu terobosan dalam pembebasan lahan yang memang sesuai dengan roadmap, seperti hutan kota sangat membantu mencegah banjir," ucapnya.

Lihat Juga : Pidato Perpisahan Anies di DKI: Mari Kita Sambut Babak Berikutnya

Dia optimis dengan pengalaman Heru sebagai birokrat di Pemprov DKI Jakarta bisa beradaptasi dengan cepat. Menurutnya, hal itu juga menjadi modal untuk menyelesaikan permasalahan di Jakarta, terutama macet dan banjir.

"Pengalaman Pak Heru sebagai Birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, saya rasa sangat cukup untuk modal beliau memimpin Jakarta sampai 2 tahun ke depan, harapannya jangan ada waktu adaptasi yang terlalu panjang," ujar dia.

Terkait masalah kemacetan, Arjun menyarankan agar Pemprov DKI kembali menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan Berbayar pada jalan-jalan utama di Jakarta. Menurutnya langkah itu cukup efektif untuk mengurangi kemacetan.

"Saya rasa Pak Heru Budi Hartono harus meninjau kembali kebijakan itu, penerapan tarif dan penggunaan alat khusus OBU bagi pengguna mobil saya rasa bisa menekan kemacetan," ujar dia.

"Oeang-orang jadi malas atau takut untuk lewat jalan-jalan utama di Jakarta, karena harus bayar, saya rasa efektif mengurangi kemacetan, orang akan berpikir lebih baik naik Transjakarta, MRT, atau transportasi umum yang lain," imbuhnya.