BKSAP DPR: Indonesia Berkomitmen Atasi Perubahan Iklim

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk mengatasi perubahan iklim.

Sebagai bukti komitmen tersebut, menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 4,1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk upaya untuk mengurangi emisi.

Hal tersebut disampaikan Putu dalam Standing Committee on Sustainable Developments, sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-145 di Kigali, Rwanda, Rabu (12/10). Kegiatan ini diikuti delegasi dari 116 negara yang semuanya anggota parlemen. Lebih dari 50 orang ketua parlemen berbagai negara dan seribuan anggota parlemen.

Lihat Juga : Bangun RTH dan Kelola Limbah, Pemprov DKI Atasi Isu Perubahan Iklim

"Baru-baru ini kami menyerahkan Strategi Jangka Panjang untuk Low-Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050)' kepada sekretariat The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Juli 2022," kata Putu dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (16/10).

Putu melanjutkan, Indonesia telah menyampaikan Enhanced NDC, yaitu dokumen yang menyatakan peningkatan target penurunan emisi negara dari 29 persen menjadi 31,89 persen melalui sumber daya, dan kemampuan negara sendiri dari 41 persen menjadi 43,20 persen pada September 2022 lalu.

Menurutnya, Indonesia adalah negara super power dalam menanggulangi perubahan iklim sehingga mendorong agar dunia menyiapkan Climate Fund sebesar US$100 miliar untuk menanggulangi perubahan iklim.

Putu kemudian menyampaikan target pengurangan emisi di sektor Forest and Other Land Uses (FOLU), atau pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan, diperkirakan mencapai hampir 60 persen dari total target pengurangan emisi gas rumah kaca.

"Secara umum, Indonesia berkomitmen dan menaruh perhatian khusus pada program untuk mengatasi punahnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, degradasi lahan, penurunan kualitas air laut, deforestasi, polusi, limbah, dan kerawanan pangan serta ketahanan dan aksesibilitas terhadap air bersih," ucapnya.

Ia menerangkan bahwa Indonesia mulai menerapkan kebijakan energi hijau, antara lainpercepatan penggunaan kendaraan listrik serta pengembangan bahan bakar B40 yang mengandung 40 persen biofuel berbahan kelapa sawit dan 60 persen solar.

Putu mengakui bahwa Indonesia merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kelima di dunia dan penyumbang emisi berbasis hutan terbesar. Meski demikian, Indonesia memiliki bentangan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia.

Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia memiliki peranan penting untuk menjadi negara yang super power dalam menanggulangi perubahan iklim.

"Indonesia mampu mengurangi emisi dan deforestasi secara signifikan. Namun, masih membutuhkan dukungan dan kontribusi dunia internasional, dan perlu digarisbawahi bahwa sektor kehutanan telah berkontribusi 60 persen dalam mencapai target net-zero emisi," ucap politikus Partai Demokrat itu.

Dalam forum sidang tersebut, Putu juga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong regulasi kehutanan global yang tetap dan tidak mengikat guna menjaga fleksibilitas pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari.

Lihat Juga : PTUN Bandung Batalkan Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A Cirebon