Bangun RTH dan Kelola Limbah, Pemprov DKI Atasi Isu Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang juga menjadi isu dunia tak luput dari perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berupaya menjadikan Jakarta sebagai kota berketahanan, isu perubahan iklim menjadi salah satu prioritas yang diatasi dengan pembangunan hijau.

Pembangunan hijau tersebut terimplementasi melalui program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan transportasi ramah lingkungan, hingga sistem transportasi yang terintegrasi.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta mencatat, ada lebih dari 420 taman dibangun dan direvitalisasi, serta penanaman lebih dari 200 ribu pohon dalam lima tahun terakhir.

"Sebanyak 91 persen luas wilayah Jakarta berada dalam radius berjalan kaki (800 meter) dari taman dan hutan kota. Ruang terbuka hijau yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta lebih inklusif dan merata," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selanjutnya, Pemprov DKI yang juga mendukung program bebas emisi pada 2030, membangun sejumlah ruang publik dengan konsep Low Emission Zone (LEZ). Area tersebut lantas diintegrasikan dengan berbagai moda transportasi publik, antara lain di Tebet Eco Park dan Kawasan Kota Tua.

Adapun area penerapan LEZ Kota Tua Jakarta adalah Jalan Pintu Besar Utara, Jalan Kali Besar Barat sisi selatan, Jalan Kunir sisi selatan, Jalan Kemukus, Jalan Ketumbar, dan Jalan Lada. Selain itu, LEZ juga diterapkan di Tebet Eco Park (TEP).

Pembangunan dilanjutkan dengan melibatkan pejalan kaki di perkotaan. Lazim diketahui, Jakarta bukan kota yang ramah untuk pejalan kaki. Namun Pemprov DKI mengatasinya dengan membangun trotoar sepanjang 265 km, 103 km jalur sepeda, dan 67 bike sharing spots.

Seolah saling berkesinambungan, popularitas transportasi umum pun turut meningkat dengan jumlah penumpang harian mencapai 1 juta orang, dan jumlah penumpang tahunan yang meningkat dua kali lipat dalam dua tahun terakhir.

Saat ini, transportasi publik dapat dijangkau dengan berjalan kaki dalam radius 700 meter dari tempat tinggal. Sebanyak 86,8 persen warga tinggal dengan transortasi publik, cakupan transportasi publik menjadi dua kali lipat dalam empat tahun (42 persen pada 2017).

"Per 2020, Jakarta berhasil keluar dari 10 besar kota termacet di dunia dan kini berada di peringkat 46," kata Anies.

Integrasi Moda Transportasi, Wujudkan Emisi Rendah

Di bawah payung JakLingko, Pemprov DKI mengintegrasikan berbagai moda transportasi umum yang memudahkan mobilisasi warga, mulai integrasi fisik hingga tarif.

Misalnya, stasiun MRT Jakarta yang terhubung dengan Halte Transjakarta dan Stasiun KRL, juga Stasiun LRT Jakarta yang terkoneksi dengan mikrotrans serta bus Transjakarta. MRT Jakarta resmi beroperasi pada 2019 dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI, sementara pengerjaan rute Bundaran HI-Kota terus dilanjutkan, seiring pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Kemudian, dibangun pula integrasi ruang yang terdiri dari 9 simpul integrasi antarmoda (interkoneksi bawah tanah, terowongan kendal, integrasi stasiun Tanah Abang, JPO Phinisi Sudirman, Halte Integrasi CSW, Integrasi Stasiun Tebet); 14 jembatan penyeberangan orang (JPO) baru; revitalisasi dan interkoneksi bawah tanah pertama MRT

Sistem pembayaran moda transportasi publik kini juga sudah terintegrasi dengan aplikasi JakLingko. Sehingga, pengguna jalan dapat mencari tahu tentang rute perjalanan hingga pembelian tiket melalui ponsel masing-masing.

Komitmen Pemprov DKI mendukung Jakarta sebagai kota beremisi rendah dilakukan dengan mempersiapkan penduduk kota agar dapat melakukan mitigasi, dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah karena dampak perubahan iklim.

Salah satu persiapan itu adalah dengan pembangunan Sekolah Net Zero Carbon dan green building. Terdapat empat sekolah yang menjadi pilot project, yakni SDN Duren Sawit 14, Jakarta Timur; SDN Grogol Selatan 09, Jakarta Selatan; SDN Ragunan 08 Pagi, 09 Pagi, 11 Petang, Jakarta Selatan; dan SMAN 96 Jakarta, Jakarta Barat.

Bangunan berkonsep Net Zero Carbon ini adalah hemat energi saat beroperasi, dengan sebagian besar kebutuhan energi dipasok dari sumber energi terbarukan. Sehingga, secara emisi karbon yang dihasilkan sangat minim.

Sementara, tercatat hingga 2022, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Jakarta berhasil menghemat dana sebanyak Rp705 miliar per tahun dengan hasil pengurangan karbon dioksida sebanyak 13.025 ton, serta menggantikan 1.9 juta liter bahan bakar fosil. Jakarta juga sudah memenuhi 80,8 persen dari target 13,8 MWp PLTS hingga 2025.

Pengelolaan Sampah dan Limbah

Sebagai antisipasi kapasitas TPST Bantargebang yang sudah penuh, Pemprov DKI Jakarta mempromosikan program Jakarta Sadar Sampah yang mengajak warga untuk mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dari rumah.

Sebanyak 50 persen RW di Jakarta telah melakukan pengangkutan sampah terjadwal, dan 141.418 rumah tangga telah melakukan pemilahan sampah. Antusiasme tinggi masyarakat untuk mengolah sampah juga dibuktikan lewat kenaikan para kolaborator isu persampahan hingga dua kali lipat pada rentang 2021-2022.

Selain itu, ada juga budidaya maggot atau larva yang terbukti efektif mengurangi sampah organik dan memiliki nilai ekonomis sebagai pakan ternak. Inovasi dan kolaborasi bersama warga ini pun mampu menurunkan volume sampah di Jakarta sebesar 26 persen pada 2022.

Anies mengatakan, sSebagai langkah optimalisasi TPST Bantargebang, tersedia fasilitas pengolahan sampah dengan metode penambangan lahan dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah-Putih.

"Peremajaan dan pengembangan TPST Bantargebang juga dilakukan. Dengan pemanfaatan teknologi, sampah yang terolah mencapai 250 ton/hari dari landfill mining eksisting dan PLTSa," katanya.

Pada saat bersamaan, pemanfaatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman juga digiatkan Pemprov DKI. Sistem SPALD mengalirkan air limbah domestik ke jaringan perpipaan agar tidak langsung meresap dan mencemari tanah.

Anies berharap, kehadiran SPALD dapat mengurangi penyakit bawaan air (waterborne diseases) yang disebabkan oleh saluran drainase lingkungan yang kotor, atau air tanah yang tercemar bakteri E. coli.

"SPALD-T Skala Perkotaan telah dimodernisasi dan akan terus dibangun secara merata," tegas Anies.

Dipaparkan Anies, kapasitas Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman semakin meluas. Dari 8 ribu meter kubik perhari pada 2013-2016, menjadi 15.500 meter kubuk perhari pada 2018-2022.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan subsidi revitalisasi tangki septik dengan menanggung 98 persen biaya revitalisasi tangki septik. Dari total biaya revitalisasi per rumah tangga sebesar Rp10.200.000, menjadi hanya Rp200 ribu.

Adapun masyarakat yang menerima subsidi adalah yang terdaftar pada Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yakni penghuni rumah yang belum memiliki tangki septik atau memiliki tangki septik namun bocor, rumah di kawasan kumuh, rumah yang wilayahnya terdampak rob, air tanah tinggi, rumah dengan daerah dengan tingkat bakteri E.coli yang tinggi.