Sebulan Tragedi Kanjuruhan: Tak Ada yang Peduli Tim Bentukan Jokowi

Di sisi lain, Fickar juga berpandangan aparat penegak hukum tak kunjung menetapkan tersangka baru dalam tragedi ini. Ia menilai pihak penyelenggara dan petugas keamanan mestinya yang paling bertanggung jawab dan bisa dijadikan tersangka imbas kelalaiannya menjaga keamanan suporter.

Sebagai informasi, saat ini hanya ada enam tersangka dalam kasus ini. Mereka Direktur Utama (Dirut) PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno. Lalu, Danki III Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Wahyu Setyo Pranoto dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.

"Kalau terbuka peristiwanya kan yang enam ini akan bilang 'oh ini' 'si anu'. Tinggal tetapkan saja tersangkanya keterangan dari orang-orang itu. Yang jelas kan bertanggung jawab panitia penyelenggara dan keamanannya. Unsur itu. Salahnya dia itu. Jadi sangat mungkin ada banyak tersangkanya," kata dia.

Lihat Juga : Komnas HAM Awasi Langsung Ekshumasi 2 Korban Tragedi Kanjuruhan

Atas dasar itu, Fickar menyatakan pemerintah sudah sepatutnya turun tangan lebih jauh untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.

Ia juga meminta Presiden Jokowi bisa memperingatkan jajarannya agar rekomendasi TGIPF dapat dijalankan dengan tuntas.

"Ini sudah atas nama kepala negara. Diselesaikan secara serius. Pak Jokowi bisa memperingatkan Mahfud dan lainnya juga agar dijalankan. Untuk terus di follow-up. Jangan sampai menggerogoti kepercayaan rakyat," kata dia.

Senada, Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai rekomendasi TGIPF tak tegas dalam meminta aparat penegak hukum melakukan langkah-langkah konkret. Di antaranya memerintahkan kepada aparat kepolisian untuk menahan para tersangka dan menetapkan tersangka pelaku lapangan lain.

Ia juga menilai pelaku intelektual juga harus terus dikejar. Seperti dari pihak penyelenggara, PSSI daerah hingga anggota kepolisian yang memobilisasi Brimob dari berbagai wilayah Jawa Timur ke Malang.

"Khususnya yang menembakkan gas air mata. Hal ini berimplikasi serius yaitu terkatung-katungnya kasus tragedi kemanusiaan Kanjuruhan hingga saat ini.
Pelaku lapangan bahkan belum tersentuh sama sekali. Ini aneh," kata Ardi.

Lihat Juga : TGIPF soal Sebulan Kasus Kanjuruhan: PR Polisi Masih Banyak, Usut PSSI

Tak hanya itu, Ardi juga menyinggung adanya dugaan intimidasi yang diterima oleh korban dan keluarga korban. Termasuk hilangnya rekaman CCTV Stadion Kanjuruhan yang krusial bagi pengungkapan kasus ini.

"Ini harus diartikan sebagai bentuk obstruction of justice," kata dia.

Perpanjang Kinerja TGIPF

Di sisi lain, Ardi menyoroti kerja TGIPF sudah berhenti bekerja per 30 Oktober kemarin. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2022 bahwa masa kerja TGIPF hanya 30 hari. Sehingga tidak bisa lagi memantau perkembangan pengungkapan kasus Kanjuruhan.

Karena itu, Ia meminta Presiden Joko Widodo memperpanjang kinerja TGIPF. Tujuannya untuk memastikan semua rekomendasinya bisa dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh semua pihak.

"Semua rekomendasi yang mereka buat benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh berbagai pihak, termasuk PSSI," kata dia

Ardi mencurigai berlarutnya kasus ini lantaran ingin dilokalisir hanya pada pelaku tertentu saja. Sehingga diduga tak semua pihak yang seharusnya bertanggungjawab diusut dengan baik.

"Jadi tidak semua pihak yang seharusnya bertanggungjawab akan diproses secara hukum," kata Ardi.